Muhammadiyah Usul Kemenag Tak Perlu Gelar Sidang Isbat untuk Hemat Anggaran

Penetapan hari raya umat Islam ini diharapkan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Penjelasan ini perlu kami sampaikan agar tidak lagi menjadi diskusi apalagi polemik, kok Muhammadiyah mendahului, karena tidak ada yang kami dahului dan sebaliknya juga tidak ada yang kami tinggalkan," pungkasnya.

Penetapan 1 Ramadhan oleh PP Muhammadiyah bisa jadi berbeda dengan PBNU dan pemerintah.

Masyarakat diimbau tidak saling menyalahkan jika terjadi perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan pada tahun ini.

Umat Islam, seharusnya lebih menitikberatkan kepada pengamalan ibadah pada bulan Ramadhan, Idulfitri, dan Iduladha yang lebih baik, dibandingkan berfokus kepada perbedaan penetapan hari raya.

"Jadi kalau berbeda ya malah tidak perlu ribut, termasuk di media sosial apalagi saling menghujat dan saling menyalahkan, yang membuat malah nanti nilai ibadahnya jadi berkurang," kata Haedar.

"Jadi kita jalani semuanya ini, yakni menjadikan ibadah-ibadah kita ini untuk memperkaya spritualitas, kesalehan memperkaya relasi hubungan sosial kita yang damai toleran, bersatu dalam keragaman, dan tidak kalah pentingnya justru juga membawa umat dan bangsa kita semakin berkemajuan," tambahnya.

Perbedaan penetapan hari-hari raya ini harusnya menjadikan umat Islam lebih meningkatkan toleransi.

Umat Islam harus menjadikan perbedaan ini sebagai penguatan niat dalam beribadah.

"Hal itu harus sudah menjadikan kaum muslim untuk terbiasa toleran tasamuh bahkan tanawwu itu perbedaan cara, dalam hal menjalankan ibadah termasuk memulai bulan bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah," kata Haedar.

Perbedaan akan selalu ada dengan perbedaan metode penetapan tanggal hijriah.

Meski begitu, perbedaan ini harus dilihat sebagai bentuk keragaman yang dihormati oleh semua pihak. (Tribun Network/Reynas Abdila/tribun jateng cetak)

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Muhammadiyah Sarankan Kemenag Tak Gelar Sidang Isbat karena Hanya Buang Anggaran