Pemprov Jateng Minta Perusahaan Sediakan Fasilitas Kesejahteraan Keluarga Berencana Bagi Pekerja

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng mendorong kepada perusahaan di wilayahnya menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja. 

Fasilitas kesejahteraan tersebut diantaranya berupa tempat penitipan anak, ruang laktasi, parental, kebijakan cuti hingga fleksibiltas jam kerja. 

"Fasilitas kesejahteraan pekerja lain yang perlu didorong penyedianya adalah fasilitas pelayanan keluarga berencana (KB) di perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz saat acara talkshow tentang “Pekerja Produktif, Pekerja Bahagia dengan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja” di Hotel Harris, Kota Semarang, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 5 SD Halaman 112 113 114 Subtema 3

Fasilitas itu, lanjut Azis, dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di perusahaan, untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas. 

Setali tiga uang, Sekda Provinsi Jateng, Sumarno menambahkan, upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja yang utama adalah masalah upah, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Namun, lanjut dia, Pemprov bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, juga mendorong terciptanya kenyamanan bagi pekerja di lingkungan kerja.

Oleh karenanya, penyediaan fasilitas kesejahteraan bagi pekerja dianggap sangat penting. 

Sehingga pekerja dapat produktif dan bahagia tanpa meninggalkan kewajiban sebagai orangtua.

"Karena kesejahteraan pekerja tidak hanya tentang materi, tapi kedekatan dengan keluarga dan tahapan tumbuh kembang anak di bawah asuhan orang tua adalah salah satu kesejahteraan pekerja," katanya.

Komitmen memberikan kesejahteraan bagi pekerja juga dilakukan pemerintah yakni lewat Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). 

Baca juga: Angka Kemiskinan Wonosobo Menurun, Pemkab Galakkan Berbagai Program Agar Kesejahteraan Terus Naik

Sosialisasi terus dilakukan baik pada pekerja maupun pemberi kerja.

Dengan begitu, para pekerja memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau.

"Ini butuh partisipasi dari para pemberi kerja (perusahaan), karena mereka-lah yang bisa mendorong para pekerja untuk masuk Tapera," ucap Sumarno. (*)