Eks Danjen Kopassus Pimpin Aksi di KPU, Tak Sudi Dipimpin Penipu

Perwakilan massa aksi Rakyat Selamatkan Indonesia sekaligus eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko memimpin aksi tersebut.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Ratusan massa dari Front Penegak Daulat Rakyat direncakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin (18/3) siang

Diketahui, mereka menggelar aksi untuk menolak kecurangan pemilu 2024.

Pantauan Tribun Network di lokasi sekira pukul 14.10 WIB, massa aksi melakukan longmarch dari Jalan Imam Bonjol atau tepatnya Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Massa aksi didominasi oleh kelompok pria, namun tampak juga peserta aksi wanita.

Di barisan paling depan terlihat para ibu yang membawa spanduk berukuran besar, bertuliskan ‘Jokowi mundur’.

Mereka semakin bersemangat, sebab kalimat di spanduk itu bukan sekadar tulisan, tapi lantang mereka suarakan sambil melangkahkan kaki.

Kemudian, di barisan tengah terlihat para peserta aksi yang membawa poster-poster berukuran sedang, bertuliskan kalimat-kalimat yang menolak kecurangan pemilu.

Mereka menduga kecurangan dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabumingraka.

Oleh karena itu, terlihat juga poster-poster bertuliskan kalimat ‘diskualifikasi paslon curang’.Tak hanya itu, mereka menggelar longmarch sambil memukul kentongan bambu.

Dalam aksi tersebut, massa aksi menuntut untuk menolak hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dinilai curang. Selain itu, massa aksi juga menuntut agar perangkat IT milik KPU RI diaudit forensik.

Tak hanya itu, massa aksi juga menuntut agar seluruh Komisioner KPU RI di tangkap dan diadili, serta pasangan calon Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.

Perwakilan massa aksi Rakyat Selamatkan Indonesia sekaligus eks Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko memimpin aksi tersebut.

Mengenakan pakaian loreng hijau muda, Sunarko naik ke atas mobil komando. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikam terima kasih kepada massa aksi yang tetap berjuang untuk menegakan demokrasi di tanah air.

Lebih jauh, Soenarko juga menyerukan bahwa, pada Pemilu dan Pilpres 2024 banyak ditemukan dugaan kecurangan yang berlangsung.

Menurutnya, kecurangan tersebut telah dimulai sebelum digelarnya Pemilu dan Pilpres hingga pascapencoblosan 14 Februari, dan sampai tahap rekapitulasi suara.

“Intinya adalah bahwa Pemilu dan pelaksanaan Pilpres yang baru selesai pada 14 Februari 2024 lalu, sampai saat ini masih didapat dan ditemukan kecurangan. Kecurangan dan ketidakjujuran itu, sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan Pemilu dan Pilpres,” kata Soenarko saat berorasi di atas mobil komando.

Soenarko bahkan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai aktor kecurangan Pemilu 2024. “KPU itu hanya operator,” ujar mantan Panglima Kodam Iskandar Muda itu.

Soenarko mengaku tergerak dari hati nurani untuk memimpin aksi ini.  Tujuannya adalah menuntut KPU agar segera menghentikan penghitungan suara curang. Ia menilai Jokowi, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Hakim MK Anwar Usman sebagai pengkhianat rakyat.

"Kami akan demo sampai aspirasi didengar. Kami tidak mau dipimpin oleh maling dan penipu," tegas dia. 

"Tidak ada yang bisa diharapkan dari kumpulan maling atau penipu untuk memimpin negara ini," lanjut Soenarko.

Mereka membawa dua spanduk besar yang berisi tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dilengserkan. "Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI," begitu tulisan spanduk yang dibentangkan di mobil komando. 

"Tolak Pilpres Curang! Perusak Konstitusi, Penjahat Demokrasi. Lengserkan Jokowi! Komplotan penipu ulung, pecat Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Hakim MK!" bunyi spanduk yang lain.

Dia juga secara tegas meminta seluruh komisioner KPU untuk melaksanakan 4 tunturan massa aksi. Karena, dia bersama massa aksi tak terima jika dipimpin oleh pemimpin penipu dan perampok.

“Kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak ingin dipimpin oleh kumpulan penipu dan perampok. Kami tidak percaya kalau negara dipimpin oleh penipu dan perampok,” jelas Soenarko.

Di tengah aksi sekira pukul 15.00 WIB, massa aksi mulai melakukan aksi bakar ban di depan Kantor KPU RI. Asap hitam begitu mengepul dan terbawa angin.

Suasana semakin memanas oleh ujaran-ujaran yang disampaikan orator dari atas mobil komando aksi.

Sedangkan, depan kantor KPU RI atau Jalan Imam Bonjol pun sudah ditutup oleh pihak kepolisian.

Kali ini, pihak kepolisian menutup Jalan Imam Bonjol menggunakan barikade beton setinggi kurang lebih 1,5 meter. Adapun, kawat duri melingkat di atas beton tersebut.

Pihak kepolisian juga telah menyiagakan sejumlah anggota dan kendaraan taktik di depan Kantor KPU. Puluhan tameng penghalau massa juga telah disiagakan di lokasi.

Diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan ribuan personel guna mengamankan aksi demonstrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI oleh sejumlah elemen masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personel itu nantinya terdiri TNI-Polri dan sejumlah instansi lainnya.

“Dalam rangka pengamanan aksi hari ini di depan Gedung DPR/MPR RI kami melibatkan personel dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI dan instansi lainnya. Di DPR melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 dan KPU RI melibatkan 770 personil,” ucap Susatyo, Senin.

Lebih lanjut dijelaskan Susatyo mengenai pengalihan arus lalu lintas di tiga lokasi unjuk rasa tersebut hingga saat ini masih bersifat situasional.

Rekayasa arus lalu lintas kata dia akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan ada pengalihan arus lintas di DPR/MPR, Bawaslu dan juga KPU RI,” ujarnya.

Selain itu Susatyo pun juga menghimbau kepada para personelnya agar mengedepankan tindakan persuasif dan tidak terprovokasi dalam menyikapi massa unjuk rasa.

Tak hanya pada personelnya, eks Kapolres Bogor Kota itu juga meminta agar kordinator lapangan (korlap) tak memprovokasi massa untuk bersikap anarkis selama unjuk rasa.

“Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas,” tandasnya. (Tribun Network/ Yuda/nirmala/xea/kps)