Sekda Kabupaten Tegal: Bekali Pelajar dengan Kecakapan dan Kecerdasan Baru

Selain itu, Amir mengapresiasi rasio guru dan peserta didik yang dinilai sudah ideal. 

Menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, rasio ideal guru dan peserta didik adalah 1 banding 20. 

Sementara untuk untuk Kabupaten Tegal sendiri rasionya sudah 1 banding 19.

“Artinya, secara rata-rata, satu orang guru melayani 19 murid. Jika melihat proporsi ini, kita sudah mencapai taraf sangat ideal,” kata Amir.

Lebih lanjut, Amir pun menyoroti soal kondisi fisik ruang kelas sekolah dasar (SD), dan meminta Dinas Dikbud untuk merehab secepatnya ruang kelas, terutama yang rusak berat agar segera diperbaiki.

“Kalau sudah dialokasikan anggarannya, jangan sampai kualitas hasil pekerjaannya tidak sesuai harapan, atau bahkan mangkrak karena pemborongnya wanprestasi,” tegas Amir. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal Fakihurrokhim, menuturkan jika pihaknya secara bertahap telah merehab SD yang ada di Kabupaten Tegal. 

Ia pun menuturkan perlu waktu minimal lima tahun untuk merehab tuntas SD yang ada di Kabupaten Tegal karena alokasi anggarannya yang terbatas.

Selain itu, persoalan lain terkait sertifikat tanah sekolah juga menjadi kendala dalam proses rehabilitasi sekolah. 

Sebab masih banyak sekolah yang sertifikat tanahnya masih atas nama pemerintah desa, bukan pemerintah daerah.

“Saya minta bagi sekolah-sekolah yang tanahnya masih atas nama pemerintah desa bisa disampaikan ke Pemda untuk diusulkan menjadi aset pemerintah daerah. Sepanjang ini belum diubah, tentunya kita tidak bisa menyalurkan dana APBD atau bahkan APBN untuk merehab gedung sekolah,” jelas Fakihurrokhim. 

Kendala lain yang kerap terjadi, sambung Fakih, soal ketersediaan lahan. 

Seringkali pihak sekolah mengajukan permintaan penambahan ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium hingga toilet tapi mereka tidak memiliki lahan yang cukup. 

Jika pun tersedia, luasannya tidak ideal untuk dibangun ruang kelas. 

"Sementara untuk pembangunan vertikal dua lantai, kami merasa keberatan karena biaya konstruksinya besar, tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang tersedia," tutup Fakih.