70 Persen Anggota DPR Sudah Move On, Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Dinilai Tidak akan Terwujud

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR dinilai tidak akan terwujud, menyusul mayoritas anggota dewan yang sudah tidak lagi mempermasalahkan hasil pilpres.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

Menurut dia, sebanyak 70 persen anggota DPR sudah tidak ingin membicarakan lagi tentang pilpres 2024, atau dengan kata lain sudah 'move on'.

"Sebagian besar, mungkin ada 70 persen, sudah move on, yang lainnya ya apa enggak bersikap menolak juga soal persatuan ini, tapi 'sudah-lah pemilu mau apa lagi angket-angket', bahasanya begitu tuh, sudah capai, kami semua lelah pemilu kemarin," katanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3).

Baca juga: Perpecahan PDIP: Pengamat Prediksi Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 Layu Sebelum Berkembang

Baca juga: Tak Kompak Soal Hak Angket, Nasdem dan PPP Pilih Diam

Habiburokhman mengaku mengetahui hal itu setelah kerap berbincang ringan dengan sesama anggota DPR lintas fraksi partai politik.

Menurut dia, sebagian anggota DPR menganggap pemilu 2024 sudah selesai, dilihat dari hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Nah kami sekarang fokus punya agenda-agenda yang penting di depan mata. Jadi sudah pada move on, tapi enggak tahu nanti di pimpinan partai masing-masing," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR itupun mengungkap adanya partai pendukung paslon 01 dan 03 yang kemungkinan bergabung dengan koalisi pemenang pilpres, yakni Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Keduanya bahkan mulai terlihat jelas menjalin komunikasi dengan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto, seperti melalui pertamuan Prabowo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat (22/3), di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini. Kami mengedepankan persatuan dan kesatuan," ucapnya, sembari menyebut pertemuan Prabowo dan PPP belum dijadwalkan.

Habiburokhman mengungkapkan, Prabowo menyadari bahwa mengelola negara tidaklah mudah hanya sendirian. Sehingga, dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa negara.

"Dan yang terpenting kita harus rukun, pertengkaran yang berlarut-larut dipastikan tidak akan produktif. Padahal kan persoalan-persoalan besar sedang terjadi dan menanti di depan kita," tukasnya.

Ia mengeklaim bahwa proses pemilu 2024 sudah selesai 90 persen. Hal itu ditandai dengan adanya putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI soal rekapitulasi suara pemilu 2024.

"Nah pemilu sebagai ajang kontestasi, mungkin 99 persen sudah selesai dengan kemarin dinyatakannya oleh KPU bahwa Pak Prabowo sebagai pemenang dan Mas Gibran," tandasnya.
"Ya secara realistis saya pikir elite-elite bangsa ini juga sudah mulai realistis semua bahwa iya sudah selesai, tinggal memang ada prosedur yang di MK (Mahkamah Konstitusi)," sambungnya.

Kendati demikian, Habiburokhman berujar, Gerindra tetap menghormati adanya pihak-pihak yang bakal mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Ia yakin, putusan MK tidak akan mengubah hasil pilpres 2024.