Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Semarang Berjuang Melawan Banjir: Strategi dan Tantangan di Tahun 2024

Dalam upaya mengatasi banjir yang kerap melanda, Kota Semarang mengambil langkah strategis melalui normalisasi sungai dan peningkatan kapasitas pompa.

Eka Yulianti Fajlin
Ketua DPRD Kota Semarang memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rabu (27/3/2024).  

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menyoroti penanganan banjir di ibu kota Jawa Tengah. Bencana banjir masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. 

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, program Pemkot Semarang pada 2023 secara objektif cukup baik. Banyak penghargaan yang diperoleh Pemkot Selarang. Namun di sisi lain, masih menyisakan pekerjaan yang harus diselesaikan yaitu penanganan banjir.

"Semoa bisa dipertahankan. Ke depan, bisa lebih baik sehingga masyarakatnya merasa senang melihat keberhasilan pemerintah. Catatan pasti ada. Banjir jadi catatan penting," papar Pilus, sapaannya, usai Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rabu (27/3/2024). 

Pilus menilai, penanganan banjir yang dilakukan pemkot sudah cukup baik. Namun, penanganan banjir perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kondisi alam juga perlu disadari. Permukaan air laut kini lebih tinggi dari daeatan. 

"Ini kondisi alam di Semarang seperti itu. Itu jadi catatan bagaimana rob dan banjir bisaa diatasi," paparnya.

Pilus menyebut, normalisasi sungai besar sudah dilakukan, mislanya Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, Sungai Beringin. Beberapa sungai besar juga terjadwal akan dinormalisasi antara lain Sungai Plumbon, Sungai Tenggang, dan lainnya. Namun, normalisasi sungai besar pun tak cukup. Upaya ini harus diikuti normalisasi drainase dan subdrainase. Termasuk, penambahan kapasitas pompa. 

"Drainase harus dinormalisasi. Sungai besar dinromalisasi semua. Tinggal Plumbon. Pompa juga harus ditingkatkan. Kalau pompa lama diperbarui, kemampuan sedot atau bekerjanya bisa maksimal," terangnya. 
Namun, diakuinya, normalisasi sungai atau drainase biasanya terkendala akses alat berat, terutama di wilayah bantaran-bantaran yang masih menjadi hunian. Sehingga, alternatif yang diambil pemerintah biasanya dengan meninggikan parapet. 

"Ini yg terjadi, tidak pernah ada terobosan. Harus dianggarkan besar untuk normalisasi. Diikuti pemindahan atau pembebasan atau penggesetan rumah-rumah di bantaran, diberi tempat layak, sesuai. Sehingga, biaya pemeliharaan atau perawatan tidak terkendala lagi," jelasnya. (eyf)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved