Pemkot Ini Didemo Kontraktor, Ternyata Punya Utang Tapi Belum Dibayar, Pj Wali Kota Diminta Mundur

TRIBUNJATENG.COM - Sejumlah kontraktor menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin (22/4/2024).

Dalam aksi tersebut, terlihat salah seorang dari massa aksi berorasi di atas pikap meminta bertemu dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari.

Sementara itu, puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memblokade pintu gerbang Kantor Balai Kota Kendari.

Koordinator Lapangan, Lecis Labanisi, menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kota Kendari.

Dia mengungkapkan bahwa kontraktor dari pihak lain telah dibayarkan sebanyak 95 persen, sementara pihaknya belum menerima pembayaran sama sekali.

"Ada aksi sebelumnya yang itu bukan dari pihak kami menanyakan proses pencairan juga, ternyata mereka ini sudah dibayar 95 persen, lima persennya belum dibayar," kata Lecis.

Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya tebang pilih dalam pembayaran kontraktor pihak ketiga oleh Pemerintah Kota Kendari.

Beberapa proyek pekerjaan yang belum dibayarkan termasuk penataan halaman Kali Kadia, Jalan Buburanda Kelurahan Korumba, dan rehab Kantor Kejaksaan.

"Terdapat delapan pernyataan sikap dalam tuntutan aksi demonstrasi kami.

Salah satunya, meminta Pemerintah Kota Kendari segera membayar utang APBD 2023 kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor," ujar Lecis.

Aksi demonstrasi ini juga mendesak Pj Wali Kota Kendari untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak ada niatan melunasi utang, yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat.

Mereka juga meminta DPRD Kendari untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja Pj Wali Kota, serta membuat tembusan ke Mendagri.

Meski tak bertemu Pj Wali Kota Kendari, massa aksi ditemui Asisten II Pemkot Kendari, Jahuddin di Kantor Balai Kota Kendari.

Terpisah, saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Jahuddin membenarkan adanya utang pada pengerjaan proyek tahun anggaran 2023.

Setiap pengerjaan fisik yang dilaksanakan memiliki tenggat waktu pengajuan tanggal 15 Desember.

"Kalau lewat dari itu masuk kategori terhutang. Biasanya itu kan di akhir-akhir, berlomba-lomba penyesuaian kegiatannya, ada yang mungkin agak telat akhirnya tidak terbayarkan," jelasnya.

Proyek pengerjaan yang masuk kategori terhutang di Pemkot tersebut akan dilakukan review, pemeriksaan BPK, baru kemudian dibayarkan.

"Itu akan dibayarkan, hanya mungkin dari sisi mekanisme masih ada yang belum dilaksanakan," kata dia.

Jahuddin saat ditemui beberapa massa aksi tadi, telah meminta data proyek yang belum terbayarkan.

Namun, hingga saat ini Asisten II Pemkot Kendari belum menerima data tersebut.

"Itu tadi yang belum sempat saya dapatkan dari teman-teman sehingga saya tidak mendapatkan data riil yang mana yang dimaksudkan," ucapnya.

"Di saya juga belum disampaikan bahwa pengerjaan proyek A, B, C yang sudah ada SPN nya tapi belum terbayarkan, sehingga saya tidak bisa memberi penjelasan karena data-data itu belum diberikan," tambahnya.

Jahuddin berjanji, ketika data tersebut sudah dia terima selanjutnya akan disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Katanya sih tadi langsung ketemu pimpinan saya kurang tahu apakah sudah ketemu, mungkin sudah ada solusinya yang disampaikan," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Demo Kontraktor di Kantor Balai Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Tuntut Pemkot Segera Bayar Utang