Inilah Sosok Vitriana Puspitasari Caleg Terpilih di Batang, Gugat PDIP Karena Bikin Surat Palsu

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Caleg terpilih dengan raihan suara terbanyak di Dapil IV Kabupaten Batang yang dikabarkan mengundurkan diri, Vitriana Puspitasari mendatangi kantor KPU Kabupaten Batang, Jumat (3/5/2024).

Vitriana datang bersama kuasa hukumnya, Arif NS untuk mengklarifikasi kabar tersebut.

Arif NS menegaskan bahwa kliennya sudah mengirim surat pencabutan dan pembatalan surat pengunduran itu sejak 13 Maret 2024.

Surat itu sudah dikirimkan ke kantor KPU Kabupaten Batang, DPC PDI Perjuangan, hingga DPD.

Baca juga: Vitriana Puspitasari Caleg PDIP Batang Tolak Diganti, Ancam Gugat KPU ke PTUN

Baca juga: Caleg PDIP Suprapto dan Suyatno Kembali Somasi KPU Karanganyar

"Yang mengejutkan, pada 23 Maret 2024 kami dapat informasi bahwa surat tersebut telah digunakan oleh DPC PDIP Kabupaten Batang untuk menggantikan klien kami dengan calon yang peroleh suara terbanyak kedua," tutur Arif NS kepada Tribunjateng.com, Jumat (3/5/2024).

Padahal pihaknya telah mengirimkan surat secara resmi kepada KPU dan DPC PDIP Kabupaten Batang untuk menyampaikan pembatalan surat pengunduran diri Vitriana Puspitasari.

Tidak hanya tertulis maupun mengirim bentuk PDF melalui Whatsapp. 

Arif Ns menyebut, telah melakukan sejumlah langkah untuk menyikapi hal itu.

Seperti mengirimkan somasi kepada DPC PDIP Kabupaten Batang dengan batas waktu hingga 25 Maret 2024. 

Karena tidak ada respon, pihaknya membuat laporan kepada Polda Jateng atas dugaan penggunaan surat palsu untuk menggantikan Vitriana Puspitasari.

"Kasus ini masih berproses, bahkan klien kami juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian," imbuhnya.

Baca juga: Pilwakot Surakarta 2024: 12 Tokoh Ini Daftar Melalui PDIP, Ada Staf Gubernur Papua

Baca juga: Video Mas Pri Pertama Ambil Formulir Pencalonan Walikota Semarang ke DPC PDIP

Arif NS juga menyoroti aspek legalitas dan demokrasi dalam proses pemilihan umum yang dialami kliennya.

Menurutnya, proses demokrasi seharusnya memberikan hak pada caleg yang dipilih oleh pemilih, bukan hanya kepada partai politik. 

"Jadi pihak KPU berdalih, bahwa peserta pemilu adalah partai politik."

"Lho di dalam partai politik ada caleg juga, mengapa ini tidak jadi pertimbangan," sesalnya. 

Baginya, hal ini merugikan prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara, proses hukum yang seharusnya transparan dan adil justru terabaikan dalam kasus ini.

Arif juga menyoroti sudah adanya Peraturan Partai PP Nomor 3 yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.

"Isinya telah membatalkan aturan-aturan seperti zonasi yang menjadi perdebatan dalam kasus ini."

"Jadi bisa dikatakan sikap DPC PDIP Kabupaten Batang justru bertentangan dengan regulasi partai politik yang berlaku," tandasnya.

Saat ini pihaknya sedang menunggu sikap dari KPU.

Jika KPU Kabupaten Batang membuat keputusan untuk tetap menggantikan kliennya, maka pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Sementara untuk kasus pidana pun masih terus berlanjut. (*)

Baca juga: Inilah Sosok Yolivia Endeng, Bocah 15 Tahun Rawat Adik Seorang Diri, Ditinggal Ibu Karena Nikah Lagi

Baca juga: Nasib Pilu Bocah SMP Rawat Adiknya, 6 Tahun Hidup Tanpa Ibu Karena Nikah Lagi, Ayah Sudah Meninggal

Baca juga: PENYEBAB Pelaku Bunuh Rini Mariany Mayat Dalam Koper, Emosi Karena Korban Desak Minta Dinikahi

Baca juga: Unsoed Purwokerto Pastikan Besaran UKT Berkeadilan, 20 Persen untuk Level Mahasiswa Kurang Mampu