Kerusuhan di Kaledonia Baru, Empat Orang Tewas dan Ratusan Warga Ditangkap

Perubahan Konstitusi

Penyebab kerusuhan itu diduga dipicu oleh rencana Paris mengubah konstitusi mengenai pemilu, terutama soal pemilu lokal, setelah Majelis Nasional Prancis baru-baru ini menyetujui usulan amandemen tersebut.

Usulan ini sangat ditentang oleh partai-partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru karena dinilai mengurangi keterwakilan politik mereka di lembaga-lembaga lokal.

Usulan amandemen konstitusi ini sendiri diajukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis, Gérald Darmanin.

Teks ini dirancang untuk memungkinkan penduduk Prancis yang menetap di Kaledonia Baru selama 10 tahun punya hak pilih dalam pemilihan provinsi.

Beberapa pemimpin lokal pun khawatir perubahan ini akan melemahkan perolehan suara suku Kanak.

Meski usulan ini telah disetujui, teks ini mesti dibawa ke Kongres Prancis untuk dilakukan pemungutan suara. Amandemen baru bisa disahkan ketika mendapatkan suara mayoritas sebesar 60 persen.

Reformasi pemilu adalah titik konflik terbaru dalam perselisihan selama puluhan tahun mengenai peran Prancis di negara penghasil mineral tersebut.

Para demonstran yang marah terhadap reformasi pemilu telah membakar tempat usaha, membakar mobil, menjarah toko-toko, dan mendirikan barikade jalan selama tiga hari, hingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan, kata pihak berwenang.

Konferensi Gereja-Gereja Pasifik pada hari Jumat (16/05) bergabung dengan kelompok antar-pemerintah regional menyerukan Prancis untuk menarik rancangan undang-undang konstitusional tersebut, dan mengatakan PBB harus memimpin misi dialog ke Kaledonia Baru.

Dalam sebuah pernyataan, gereja-gereja tersebut mengatakan telah terjadi kegagalan dalam dialog antara pemerintah Prancis dan masyarakat Kanak.

Pengaruh di Pasifik

Kaledonia Baru, salah satu dari lima wilayah kepulauan yang membentang di Indo-Pasifik yang berada di bawah kendali Prancis, merupakan pusat dari rencana Presiden Emmanuel Macron untuk meningkatkan pengaruh Prancis di Pasifik.

Di bawah ketentuan Perjanjian Nouméa, pemungutan suara dalam pemilihan umum provinsi dibatasi hanya untuk orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, dan anak-anak mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan representasi yang lebih besar kepada orang Kanak, yang telah menjadi populasi minoritas.

Paris kemudian memandang pengaturan tersebut tidak demokratis dan anggota parlemen menyetujui amandemen konstitusi untuk membuka pemilih untuk memasukkan orang-orang yang telah tinggal di Kaledonia Baru setidaknya selama 10 tahun.