Benteng Fort Willem I Ambarawa Bakal Dipugar Seperti Bentuk Asli Zaman Kolonial Belanda

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah tengah melakukan pemugaran Fort Willem I atau Benteng Pendem Ambarawa yang terletak di Bugisari, Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Bangunan cagar budaya bersejarah peninggalan zaman kolonialisme Belanda tersebut akan ditata dan dipugar agar menjadi tempat wisata baru di wilayah Bumi Serasi.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Zaenal Arifin mengatakan bahwa nantinya kawasan tersebut akan diintegrasikan dengan sejumlah fasilitas untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta mengangkat potensi perputaran ekonomi.

“Rencananya akan ada restoran, pusat UMKM serta fasilitas pendukung lainnya,” ungkap dia kepada Tribunjateng.com, Minggu (25/5/2024).

Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan bahwa proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut akan menggunakan dana sekitar Rp156,907 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Pada tahap awal, pengerjaannya meliputi rehabilitasi reruntuhan bangunan, pekerjaan perbaikan tanah, perbaikan drainase, pembangunan jalan akses baru, rehabilitasi makam dan pembangunan lahan parkir.

Pintu utama Benteng Pendem Ambarawa akan menggunakan akses dari Jalur Lingkar Ambarawa (JLA) dan pengunjung bisa langsung masuk ke kawasan wisata tersebut.

“Mudah-mudahan destinasi wisata tersebut bisa bermanfaat bagi warga Ambarawa, Kabupaten Semarang dan dari luar daerah.

Tentu kami pemerintah daerah mendukung adanya revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa ini karena akan menjadi tempat wisata besar di Kabupaten Semarang," kata orang nomor wahid di Kabupaten Semarang tersebut.

Dalam penataan kawasan itu, terdapat juga sebanyak enam kepala keluarga yang terdampak revitalisasi Benteng Willem Ambarawa.

Warga yang terdampak akan pindah ke sejumlah wilayah di Ambarawa, meliputi daerah Bejalen, Lodoyong, Pojoksari, dan Bugisan.

Ngesti juga sempat memberikan tali asih kepada warga terdampak revitalisasi dengan menyerahkan Rp2,5 juta ke masing-masing kepala keluarga.

Hal itu merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang harus pindah dari lokasi proyek.

Sebab, menurut dia tidak ada ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana revitalisasi. 

“Memang dari Kementerian PUPR tidak ada anggaran bantuan kepada masyarakat terdampak, sedangkan pelaksana membantu armada untuk pindahan.