Masan: Pemerintah Kudus Harus Bisa Ciptakan Pasar Rakyat Berdaya Saing

Selain itu, Ranperda tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dalam rangka memetakan arah program penataan, pengelolaan, dan transparansi penerimaan pendapatan asli daerah melalui parkir.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar keberadaan payung hukum yang pasti bisa mencegah terjadinya kontra produktif yang berpotensi membebani masyarakat. Mengingat objek retribusi parkir adalah kalangan masyarakat bawah.

Hal tersebut juga berlaku pada penataan sistim perparkiran di lingkungan pasar rakyat. (Sam)