Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Kudus

Bupati Kudus Sam'ani Minta Seluruh SPPG Dilengkapi CCTV

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.

Penulis: Saiful Ma sum | Editor: rival al manaf
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
CEK DAPUR MBG - Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris mengecek proses pengolahan makanan di SPPG Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (4/10/2025). Dapur MBG Tanjungrejo merupakan dapur ke-19 yang dilaunching dari target 81 SPPG di Kabupaten Kudus.   

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus resmi dilaunching pada, Sabtu (4/10/2025).

Artinya, masih ada 62 SPPG lagi yang harus diupayakan sebagaimana target 81 SPPG di wilayah Kabupaten Kudus untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

SPPG Tanjungrejo ini menyalurkan program MBG menyasar 26 sekolah dan pondok pesantren dengan jumlah sasaran 3.018 porsi setiap harinya.

SPPG tersebut direncanakan mulai beroperasi besok, Minggu (5/10/2025).

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris mengatakan, hadirnya 19 SPPG di Kabupaten Kudus merupakan progres yang cukup baik menuju 81 SPPG yang ditargetkan.

Kata dia, setiap SPPG di Kabupaten Kudus diminta untuk memasang kamera pengawas atau CCTV dan internet untuk menghubungkan dengan pihak-pihak terkait.

Melalui CCTV, pemantauan bisa dilakukan secara langsung dan sewaktu-waktu oleh Polres, Kodim, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta diupayakan terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

SOP baru ini diberlakukan bagi semua SPPG yang sudah beroperasi dan yang masih dalam tahap perencanaan. Dalam rangka transparansi program MBG berlangsung, mulai dari menyiapkan bahan baku, proses memasak, hingga proses pengemasan yang termonitor terus melalui CCTV.

"Misal ada petugas yang lupa memakai sarung tangan atau masker, bisa langsung diingatkan. Ini bagian dari usaha pemantauan proses berjalannya program MBG agar sesuai SOP," terangnya.

Sam'ani menegaskan, pihaknya bersama Forkopimda telah melakukan rapat untuk menentukan SOP yang diterapkan di SPPG. CCTV dimaksudkan untuk mempermudah bentuk pengawasan terhadap SPPG.

Meski demikian, Sam'ani tetap berharap peran serta camat, kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan petugas puskesmas terdekat untuk bersama-sama ikut serta melakukan pemantauan secara langsung. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan dan lainnya.

"Jadi nanti pemantauannya bisa secara langsung di lokasi, juga pemantauan secara daring lewat command center," tuturnya.

Selain itu, bupati juga mengingatkan kepada kepala SPPG untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas terdekat. Guna mengecek dan memastikan kondisi makanan, bahan baku yang digunakan, hingga proses pengemasan dan pengiriman berjalan sesuai SOP.

"Kita bersama mendukung program Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak generasi penerus bangsa," ujar dia.

Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari menyampaikan, SPPG bertugas melayani penerima manfaat dari sekolah, santri pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved