Ribuan Pekerja di Jateng Terdampak PHK, KSPI: Sektor Garmen, Meubel hingga Farmasi Bergejolak

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ribuan pekerja terdampak PHK pada 2023 hingga triwulan dua 2024.

Bahkan total pekerja yang terkena PHK dan perselisihan PHK mencapai 5.956 orang.

Catatan Disnakertrans Jateng, pada 2023 terdapat 8 penutupan perusahaan di Jateng. Dari total tersebut, 645 pekerja terdampak PHK.

Kemudian total perselisihan PHK pada tahun yang sama mencapai 476 kasus yeng berdampak pada 4.786 pekerja.

Tak hanya itu, Disnakertrans Jateng juga mencatat hal serupa pada triwulan III 2024.

Pada triwulan III 2024, 3 perusahaan di Jateng dinyatakan tutup dan berdampak pada 357 pekerja.

Sedangkan perselisihan PKH triwulan yang sama mencapai 59 kasus dengan dampak 172 pekerja.

Masifnya PHK di Jateng dibenarkan oleh Sekertaris KSPI Jateng Aulia Hakim.

Menurutnya, gejolak PHK terjadi di beberapa sektor perusahaan.

Selain perusahaan garmen, meubel dan farmasi juga tengah bergejolak.

"Hingga kini pendataan masih terus dilakukan oleh sejumlah federasi buruh terkait PHK di beberapa perusahaan di Jateng," paparnya, Minggu (9/6/2024).

Baca juga: Kondisi Ketenagakerjaan Tak Baik-baik Saja, Gelombang PHK Sektor Industri Indonesia Terus Bergulir

Baca juga: Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Ratusan Pekerja Kena PHK

Dipaparkannya, pendataan tentang PHK terbaru dilakukan di Kota Semarang.

Di Kota Semarang perusahaan meubel dan farmasi gulung tikar dan berdampak pada 550 pekerja.

"Ada dua perusahaan yang kolaps, selain PHK ada juga yang dipekerjakan tak full alias 50 persen," paparnya.

Dikatakannya perusahaan garmen, meubel hingga farmasi tergerus oleh kondisi.

Kondisi yang dimaksud Aulia adalah persaingan dengan perusahaan luar negeri.

Selain itu perusahaan tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku karena regulasi yang kurang pro.

Meskipun investasi terus masuk ke Jateng, namun Aulia berujar hal tersebut tak membantu sejumlah perusahaan bertahan.

"Harusnya Pemprov Jateng menjaga investor yang ada di Jateng. Jadi tak hanya membuka kran investasi saja namun juga menjaga," terang Aulia.

Menurut Aulia, rendahnya upah di Jateng juga berpengaruh kepada perusahaan-perusahaan yang kolaps.

Pasalnya, jika upah tinggi daya beli masyarakat juga terdongkrak.

"Kondisi tersebut membuat perusahaan tetap berjalan dan memproduksi barang," kata Aulia.

Terpisah, Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Aziz mengatakan, data yang dirangkum telah dikonfirmasi ke Apindo.

Menurutnya, sebab kolapsnya perusahaan yang berdampak pada PHK bervariasi.

Misalnya manajemen perusahaan yang kurang baik, yang membuat perusahaan kolaps.

Melihat data tersebut, Aziz berharap PHK bukan menjadi jalan terakhir bagi perusahaanm

"Banyak alternatif lain, misalnya pengurangan jam atau dirumahkan. Tidak boleh langsung PHK. Perusahaan juga bisa menjelaskan kondisi perusahaan ke pekerja," tambahnya.