Berita Nasional
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN, Imbas Data Diretas Hacker
Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas sejak 20 Ju
Editor:
m nur huda
lihat foto
istimewa/net
ilustrasi aksi hacker - Presiden Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) usai diretas sejak 20 Juni lalu.
Pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Kepala BPKP Yusuf Ateh. Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Ya (rapat) terkait kemarin lah. Yang pasti akan melakukan evaluasi," ujar Ketua BSSN Hinsa Siburian saat ditanya soal agenda rapat.(fika/dian/kps/2024)
Berita Terkait
Berita Terkait:#Berita Nasional
| Cuan Dadakan Pedagang Online, Sehari Bisa Kirim 500 Bendera One Piece, Harga Terendah Rp12 Ribu |
|
|---|
| Daftar 10 Provinsi dengan Presentase Tingkat Kemiskinan Terendah 2025, Jawa Tengah Peringkat Berapa? |
|
|---|
| Perhatikan! Ini Cara Perlakukan Bendera Merah Putih atau Terancam Denda Rp 100 Juta |
|
|---|
| Akhirnya Bulan Ini Ada Tanggal Merah Selain Minggu, 18 Agustus 2025 Hari Libur Nasional |
|
|---|
| Perintah Megawati Soekarnoputri: Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.