KPK Geledah Kantor PT Chimarder 777, Penyidik Datangi Empat Instansi dan 1 Perusahaan Swasta

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang, Kamis (18/7).

KPK menggeledah PT Chimarder 777 yang berada di Jalan Sekaran Gunungpati dan letaknya tak jauh dari Kampus Unnes.

Pantauan Tribun Jateng pukul 13.00 terlihat dua mobil Innova berwarna hitam terpakir di gedung tersebut. Ada sekitar 10 orang keluar dari gedung itu.

Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diPT Chimarder 777,selain menggeledah juga memburu Martono yang disebut dalam lingkaran kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Ada tiga perusahaan yang ada di PT Chimarder 777, yakniPT Bintang Rama Perdana, PT Chiko Karya Pratama, dan PT Rama Sukses Mandiri.

Seseorang yang ada di dalam gedung itu mengatakan pemeriksaan dilakukan di lantai 2. "Baru saja datang KPK ke sini. Sekarang lantai dua dan tiga," tutur orang tersebut.

AS, satu di antara pegawai yang ikut diperiksa saat menggeledah PT itu. Dirinya menyebut tiga PT yang di dalam gedung PT Chimarder 777 semuanya merupakan perusahaan kontraktor.

"Tiga PT itu satu holding PT Chimarder," kata dia kepada tribunjateng.com.

Menurut Ahmad, PT itu semuanya milik Martono yang merupakan Ketua Gapensi Kota Semarang.

Saat penggeledahan oleh KPK dirinya sempat ditanya keberadaan bosnya tersebut.

"Tadi cuma ditanya pak Mar ada atau tidak. Kemudian KPK langsung naik. Pak Martono datang seminggu yang lalu. Martono tinggalnya di Patemon," ujarnya.

Dikatakannya, ada lima orang yang diperiksa oleh komisi antirasuah itu. Kelima orang itu merupakan pegawai di PT tersebut.

"Tiga PT ini jadi satu di bawah PT Chimarder 777," tuturnya.

AS menjelaskan satu di antara pekerjaan yang sedang digarap grup PT Chimarder adalah proyek pemerintah Kota Semarang yakni Rumah Sakit Wongsonegoro. Namun dirinya tidak menjelaskan secara pekerjaan lain selain rumah sakit.

"Yang sekarang sedang running ya Rumah Sakit Wongsonegoro. Kemudian pembangunan Universitas Terbuka (UT)," tandasnya.

Selain menggeledah PT Chimarder, beberapa Kantor pemerintahan di lingkungan Balai Kota Semarang juga dilakukan penggeledahan oleh KPK, Kamis (18/7).

Ada empat instansi yang dilakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang yaitu Dinas Sosial (Dinsos), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Diskominfo), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

Penggeledahan ini merupakan hari kedua. Sebelumnya, KPK telah menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pelayanan Tetap Berjalan

Asisten Perekonomian dan Kesra Setda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur memastikan, pelayanan pemerintah tetap berjalan normal seperti biasa.

Menurutnya, tidak ada kendala pelayanan meski beberapa kantor pemerintahan di lingkungan Balai Kota Semarang dilakukan penggeledahan.

"Pelayanan masih berjalan. Tidak ada kwndala. Kami tetap berjalan seperti biasa," ucap Hernowo, saat ditemui wartawan ketika hendak meninggalkan kantor, Kamis (18/7).

Setelah dilakukan penggeledahan di kantor wali kota dan beberapa instansi, Hernowo mengaku, belum ada petunjuk apapun dari pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita. Bahkan, usai penggeledahan, dirinya belum bertemu dengan Mbak Ita.

"Belum ada petunjuk. (Setelah penggeledahan), belum ketemu lagi. Terakhir ketemu kapan ya, lupa. Pas roadshow bus KPK masih ketemu," ucapnya.

Senada, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Yudi Wibowo mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. 

Ada beberapa pelayanan yang menjadi kewenangan Disperkim, di antaranya perempelan pohon, pemotongan pohon, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pengerjaan infrastruktur.

"Permohonan permohonan warga (masih dilayani), rempel pohon, potong pohon, RTLH, infrastruktur, normatif saja. Kirim surat ke wali kota, bisa lewat proposal, atau lewat lurah. Nanti kami cek lapangan, masukan ke skala prioritas," jelas Yudi.

Yudi juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Mbak Ita. Dirinya belum bertemu dengan wali kota kembali usai adanya penggeledahan. Dirinya juga belum ada petunjuk dari pimpinan.

KPK meninggalkan Balai Kota Semarang usai melakukan penggeledahan sejumlah instansi pemerintahan lingkungan tersebut, Kamis (18/7).

Terlihat, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga Kepala DPMPTSP Kota Semarang Diah Suparningtias turun dari lantai 8 melalui lift bersama para penyidik KPK. Saat keluar dari lift, Diah terlihat berbincang dengan petugas sembari berjalan ke luar Gedung Moch Ichsan.

Tampak, Diah ikut masuk mobil bersama KPK. Dia masuk ke kursi belakang mobil petugas KPK. Petugas KPK juga terlihat menyita handphone milik Diah sebelum masuk ke mobil.

Sebelumnya, kepala dinas dan beberapa pegawai Pemerintah Kota Semarang sempat dikumpulkan untuk dikonfirmasi oleh KPK di Gedung Moch Ichsan Lantai 8.

Ada beberapa kepala dinas yang masuk ke ruang komisi di lantai 8, diantaranya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Heroe Soekendar; Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian (Diskominfo) Soenarto; Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Yudi Wibowo; Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Irwansyah; Kepala BKPP Joko Hartono; Kepala Bappeda Budi Prakosa, dan Kepala DPMPTSP yang juga Plt Kepala DLH Diyah Supartiningtias. 

Terpantau, beberapa pegawai Pemkot Semarang juga turut masuk ke dalam ruangan. (rtp/eyf)

Baca juga: 6 Orang Tewas Diracun di Kamar Hotel Thailand, Pembunuhan Diduga Terkait Perselisihan Bisnis

Baca juga: Kasus Korupsi 109 Ton Emas Antam, Kejagung Umumkan 7 Tersangka Baru

Baca juga: Brosur Kredit KUR BRI 2024 Pinjaman BRI Bunga Rendah Subsidi Pemerintah, Jumat 19 Juli

Baca juga: Kecelakaan Motor di Bali, Dali Wassink Suami Jennifer Coppen Meninggal Dunia