Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Blora

Silpa APBD Blora Tahun 2023 Capai Rp 114 Miliar, BPPKAD: Tidak Bisa Dijadikan Ukuran Kinerja OPD

Mumuk menyampaikan, besaran Silpa tidak bisa jadi acuan untuk menilai kinerja OPD kurang bagus

Penulis: M Iqbal Shukri | Editor: muslimah
Tribunjateng/M Iqbal Shukri
Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamudji. 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Blora tahun 2023 mencapai Rp114 miliar.


Hal tersebut disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023, pada rapat paripurna, Selasa (16/7/2024) lalu.


"Beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan persetujuan antara bupati dengan DPRD, terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2023,"


"Nah di situ juga telah disampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), termasuk di dalamnya besaran Silpa,"


"Besaran Silpa per 31 Desember 2023 yang sudah diaudit oleh BPK, totalnya Rp 114 miliar," kata Kepala BPPKAD Blora, Slamet Pamudji, kepada Tribunjateng, Senin (22/7/2024).


Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Mumuk itu menjelaskan di dalam Silpa ada beberapa komponen yang perlu diketahui.


Di antaranya, Silpa terikat dan Silpa bebas. Silpa terikat penggunaannya sudah diatur (wajib), sehingga tidak boleh digunakan untuk lain-lain. Karena peruntukannya sudah jelas.


"Tetapi kalau Silpa bebas, ini yang nanti bisa digunakan untuk lain-lain, dan itu nanti pembahasan nya ada di APBD perubahan 2024," jelasnya.


Mumuk menerangkan Silpa terikat terdiri atas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD, BLUD Puskesmas, Silpa BOK Puskesmas, SILPA BOS, Silpa DAK Fisik, dan Silpa DAK non Fisik.


"Termasuk DAU Mandatori, Silpa DBHCHT, Silpa TPP Guru non sertifikasi,"


"Sehingga jumlah Silpa terikatnya yaitu Rp 112,7 miliar," jelasnya.


Dengan demikian, kata Mumuk, sisanya merupakan Silpa bebas.


"Artinya Silpa bebas ini sekitar 1,69 miliar," jelasnya.


Mumuk menyampaikan, besaran Silpa tidak bisa jadi acuan untuk menilai kinerja OPD kurang bagus.


"Jadi Silva ini sebenarnya tidak bisa menjadi ukuran dari kinerja di OPD, karena tadi sudah saya jelaskan komponen-komponennya tadi,"


"Bahkan kalau bicara persentase penyerapan belanja 2023, itu tinggi, yaitu 96,81 persen. Jika dibandingkan dengan serapan 2022 yang hanya 93,03 persen," paparnya.(Iqs)

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved