Kapolda Jateng Rajin Baksos di Kawasan Nelayan, Sepekan Ini Sudah Dua Kali

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah dua kali dalam sepekan ini mengunjungi para nelayan di pesisir Jateng.

Dua  lokasi yang dikunjungi Kapolda meliputi  nelayan  di Kota Semarang, Rabu ( 17/7/2024).
Lokasi kedua di permukiman nelayan di kawasan Tegalsari , Tegal Barat , Kota Tegal, Senin (22/7/2024). 

Dalam kunjungan itu, Kapolda memberikan sejumlah paket sembako kepada ratusan nelayan. 

Dia juga menyinggung soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kita ke depan akan menghadapi tahapan demokrasi yaitu Pilkada serentak 2024," singgung Kapolda dalam keterangan tertulisnya.

Kapolda mengingatkan tentang pentingnya menjaga keharmonisan menjelang Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, siapapun yang terpilih nanti adalah perwakilan terbaik masyarakat yang akan mengemban amanat untuk membawa perubahan yang lebih baik.

"Jangan sampai tidak rukun, utamakan keharmonisan. Pesta demokrasi adalah pestanya rakyat yang tidak boleh dipecah belah," tuturnya, Senin (22/7/2024).

Kehadiran Kapolda Jawa Tengah di Kota Tegal bagian dari menghadiri sedekah laut nelayan Kota Tegal Tahun 2024. Acara itu disebut dihadiri oleh sekira  200 orang. 

Pada pekan sebelumnya,  Kapolda melakukan bakti sosial ini diisi dengan pembagian sembako yang berisi beras, sarung, dan berbagai bahan makanan bagi nelayan di pesisir Kota Semarang.

Pembagian sembako dilakukan menggunakan empat kapal, yaitu KP IX-2011, KP IX-2009, KP IX-2010, dan KP IX-2005.

Kapolda mengklaim kegiatan tersebut adalah bentuk kepedulian dan perhatian Polda Jateng terhadap kesejahteraan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

"Kami memahami tantangan yang dihadapi oleh para nelayan, oleh karena itu, kami ingin hadir di tengah-tengah mereka, memberikan sedikit bantuan yang diharapkan dapat meringankan beban" terangnya.

Kegiatan Kapolda Jateng tersebut memang tak salah. Namun, sejumlah pengamat menilai, kegiatan Kapolda berpotensi terjadi dugaan adanya korupsi politik.

Koordinator  Jateng Corruption Watch (JCW) Kahar Muamalsyah  menilai, langkah Kapolda tersebut ada potensi besar dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik.