Pembangunan IKN sudah Menggunakan Dana APBN Rp 80 Triliun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir bulan Juli 2024 ini.

Kepada awak media, Jokowi mengaku memang akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat.

Namun, tujuannya bukan untuk mengantor di IKN, melainkan mengecek progres proyek pembangunan IKN. Termasuk mengecek fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk Jokowi berkantor.

"Saya akan tetap melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Diketahui, sarana dan prasarana di IKN memang belum lengkap. Ditambah lagi, ketidaktersediaan air menjadi hambatan utama Jokowi belum berkantor di IKN.

Namun kini Jokowi memastikan, air sudah masuk ke IKN.

Terkait dengan rencana akan melakukan sidang kabinet di IKN, Jokowi belum bisa menjanjikannya.

Jokowi pun menegaskan, dirinya tidak ingin memaksakan percepatan pembangunan di IKN dengan mengorbankan kualitas.

"Ya kalau sudah siap (akan sidang kabinet di IKN), kalau kursinya belum ada, bagaimana mau duduk? Masak lesehan, sidang kabinet lesehan."

"Kita tidak mau maksa-maksa, yang nanti akan menurunkan kualitas interior kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar benar siap ya saya akan masuk," ujar Jokowi.

Kunjungi 28 Juli

Ditemui secara terpisah, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi memang rencananya akan mengunjungi IKN pada tanggal 28 Juli 2024, mendatang. Adapun kunjungannya ke IKN diketahui dalam rangka peninjauan dan peresmian Jalan Tol di IKN.

Heru Budi menjelaskan, Jokowi berencana menginap di IKN satu sampai dua hari.

"Ya beliau kan rencana tanggal 28 (Juli) ke IKN. Nanti media juga diajak. Ya (Presiden menginap di IKN) satu sampai dua hari.

Saya lagi persiapkan ini rapat dengan teman-teman Sekretariat Presiden dan Kementerian PUPR juga mempersiapkannya," ujar Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Terkait rencana Jokowi berkantor di IKN akhir bulan ini, Heru Budi belum bisa memastikannya. Namun, ia mengaku tengah mempersiapkan segala kebutuhan untuk ruang kerja Jokowi di IKN.

"Kami bersama PUPR dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," jelas Heru Budi. Termasuk menyiapkan furnitur, baik meja, kursi hingga lampu. Setelahnya, Jokowi masih akan beberapa kali kembali ke IKN untuk persiapan kegiatan peringatan HUT RI ke-79.

Padahal sebelumnya, Jokowi sudah merencanakan berkantor di IKN mulai Juli 2024. Namun, rencana tersebut batal karena di IKN belum ada pasokan air dan listrik. Ditambah, lingkungan perkantoran untuk Presiden dan para stafnya belum siap.

Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.

"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap)," kata Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Keppres Perpindahan

Jokowi mengatakan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.

Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.

"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," tegas Jokowi.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun terus mengusahakan agar pasokan air dan listrik di IKN dapat selesai dalam waktu dekat. Sehingga, Jokowi bisa segera pindahan kantor dari Jakarta ke IKN.

Percepatan Investasi

Dirut PT Bina Karya Persero, Boyke Prasetyanto bakal fokus dalam percepatan laju investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini dilakukan seiring dengan makin tipisnya postur APBN untuk proyek IKN.

Proyek IKN ditaksir menelan biaya hingga Rp 466 triliun, di mana 20 persen dari biaya tersebut akan ditarik dari APBN atau sekitar Rp 90,4 triliun. Sementara itu, 80 % sisanya akan menyasar dari ragam investasi yang saat ini masih dikejar oleh Otorita.

Saat ini anggaran negara yang telah dikeluarkan mencapai Rp 80 triliun, artinya masih ada Rp 10 triliun yang bakal digelontorkan.

“(Sisa APBN Rp 10 triliun) itu (urusan) Otorita. Kalau kita (mengejar) 80 % yang tidak ada kaitannya dengan APBN. Apakah nanti presiden baru akan menambah, itu urusan Otorita. Saya hanya fokus 80 % ,” ujarnya saat ditemui di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (25/7).

Boyke menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengejar investasi untuk IKN lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sebab skema ini dinilai menarik bagi investor.

“Kalau ada peran pemerintah melalui KPBU jadi berani, karena jaminan pemerintah. Jadi kalau terjadi default ya saya (investor) dibayar pemerintah,” tutur dia.

Terbaru, PT Bina Karya bersama Konsorsium Garuda Nusantara besutan PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF) meneken kerja sama untuk membangun rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN.

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono menjelaskan lewat kerja sama bersama PT Bina Karya, pihaknya bakal membangun 40 tower yang diperuntukkan bagi ASN. Adapun nilai investasi yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun. (tribunnews/kontan)

Baca juga: Penyidik KPK Geledah Dinas Damkar & Ruang Komisi D DPRD Jateng, Penggeledahan di Semarang Berlanjut

Baca juga: Siapakah Sosok Mr T yang Disebut-sebut Kepala BP2MI Sebagai Pengendali Judi Online di Indonesia?

Baca juga: Apindo Nilai Praktik Dumping China Merusak Pasaran Produk Lokal, Pemprov Pertemukan UKM dan Buyer

Baca juga: Tangkap Pegawai Gadungan, KPK Sita Uang Rp300 Juta dan Mobil Porsche