Makin Banyaknya Beban Kelas Menengah Potensial Tekan Perekonomian

“Misalnya wajib asuransi kendaraan, rencana PPN 12 persen, tiket pesawat, dan seterusnya. Selain itu, perlu hadirnya kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan,” tutur Eko.

Adapun, peneliti The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi juga menyoroti pemberian insentif pajak untuk orang kaya dari pembentukan Family Office. Menurut dia, pembebasan pajak memang untuk menarik perhatian pemilik modal besar, akan tetapi bisa menimbulkan ketidakadilan.

"Perlakuan pemerintah pada ragam kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tukasnya, dalam keterangan resmi, baru-baru ini.

Bintang menyebut, orang kaya akan semakin dimanja dengan fasilitas pembebasan pajak jika berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah. Sementara, pemerintah berencana menetapkan pajak yang lebih tinggi pada kelas menengah-bawah seperti PPN sebesar 12 persen pada 2025, di mana hal itu akan memberatkan kelas menengah-bawah.

"Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Padahal, akhirnya negara yang memberi kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik FDI, seperti Singapura dan Brunei Darussalam," terangnya. (Kontan/Siti Masitoh/Dendi Siswanto)

Baca juga: Kalender Jawa Hari Ini 29 Juli 2024 Senin Pahing

Baca juga: Angkatan Udara Israel Balas Serang Tujuh Sasaran di Lebanon

Baca juga: KPU Tetapkan Eks-Koruptor Irman Gusman Lolos Jadi Anggota DPD RI

Baca juga: 1,4 Juta Liter Minyak Bocor ke Teluk Manila Pascainsiden Tanker Tenggelam