Ini Respons Menteri Agama setelah Dilaporkan KPK Soal Penyelenggaraan Haji

Luluk menuturkan, indikasi yang ditemukan bukan sekedar penyalahgunaan kewenangan oleh Kemenag. Tapi, juga dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengambilan kebijakan itu.

“Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen itu terindikasi ada korupsi,” sebut dia.

Empat pihak yang melayangkan laporan dugaan korupsi itu ke lembaga antirasuah.

Di antaranya oleh FPAK yang menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.

Komisi Antirasuah menyatakan pihaknya membuka peluang menyelidiki dugaan korupsi dalam kebijakan pengalihan kuota haji tambahan ke haji khusus oleh Kemenag.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penyelidikan dapat dilakukan jika laporan terkait dugaan korupsi dinyatakan lengkap dan sesuai dengan kewenangan mereka

“Kalau memang laporan itu sudah lengkap, sangat berpeluang ditindak lanjuti ke tahap berikutnya yaitu penyelidikan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Enggan Tanggapi Laporan di KPK, Menag: Kita Cari Kesempatan Lain