Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Singgih Januratmoko Ingatkan Pilkada Bersih dari Kampanye Hitam

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN --  Tahapan-tahapan Pilkada serentak mulai akhir Agustus hingga Desember nanti, kembali menguji kerukunan dan keguyuban, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Pilkada yang juga menjelang peralihan kekuasaan, menjadikan kondisi bangsa rawan dengan disinformasi terutama di media sosial.

Kekhawatiran tersebut diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, Singgih Januratmoko dalam sosialisasi “4 Pilar Kebangsaan” di Aula Rumah Makan Omah Tengah Sawah, Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu (31/7) lalu,

“Disinformasi ini mengakibatkan ketidakrukunan antaranggota masyarakat, karena berisi fitnah, adu domba, dan merusak citra kontestan,” ujar Singgih.

Ia pun berpesan, agar para kontestan tidak menggunakan kampanye hitam yang memecah belah. Menurutnya, kampanye hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan pihak lain tanpa data dan fakta,

“Ini beda dengan kampanye negatif yang penuh kritik tapi menyediakan data yang kuat. Meskipun bisa memerahkan telinga, namun itu bagian dari pendidikan politik dan demokrasi,” ujarnya.

Singgih pun menegaskan kampanye hitam bisa membahayakan sendi-sendi kebangsaan, yang dikenal sebagai “4 Pilar Kebangsaan”. Ia menekankan, Pancasila sebagai falsafah bangsa, UUD 1945 sebagai haluan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai ciri-ciri sekaligus cita-cita mulia bangsa sejak 1928, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah visi bangsa dan negara Indonesia.

“Tanpa 4 Pilar Kebangsaan itu, Indonesia hanya cerita sejarah yang keberlanjutannya bisa terhenti pada suatu titik zaman.

Padahal cita-cita pendirian bangsa ini luhur, untuk memajukan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Artinya, kita semua harus menjaga tegaknya Republik ini sepanjang masa,” tegas Singgih.

Bila terdapat kontestan Pilkada yang masih menggunakan kampanye hitam yang memecah belah itu, menurut Singgih, calon kepala daerah tersebut tak layak dipilih,

“Calon kepala daerah yang menggunakan kampanye hitam untuk menang, hanya ingin berkuasa di atas kehancuran nilai-nilai moral bangsa Indonesia,” paparnya.

Ia pun menyontohkan kampanye hitam di Belanda dan Italia, yang dibubuhi komunikasi politik populis dengan menyalahkan agama dan kelompok tertentu. Membuat negeri tersebut dalam ketegangan sosial.

Lalu kampanye hitam usai pemilihan kepala negara di Libya, Mesir, Yaman, Suriah, dan Bahrain membuat kekacauan luar biasa,

“Negara-negara ini suku-sukunya tidak sebanyak bangsa Indonesia, namun bisa berpecah belah karena politik adu domba,” kata Singgih mengingatkan.

Menurutnya, para kandidat kepala daerah harus bisa merasakan keberkahan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia. Agar tidak merusaknya, sehingga timbul ketidakrukunan yang memicu kerusuhan dan goyahnya persatuan bangsa.

“Jangan sampai karena keinginan untuk berkuasa, mengorbankan banyak orang. Jangan sampai Pilkada ini seperti medan perang, karena yang menang jadi hangus dan yang kalah jadi abu.

Mari menjadikan Pilkada ini sebagai harapan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai cita-cita pendirian bangsa sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Pengerjaan Ruas Jalan Matesih-Tawangmangu Karanganyar Ditargetkan Rampung Bulan Ini

Baca juga: Beginilah Potret IKN, Siap Digunakan Untuk Upacara Kemerdekaan RI Ke-79, Asri Berselimut Kabut

Baca juga: AWAS, Ini Pemicu Gagal Ginjal Kronis, 10 Anak Jalani Cuci Darah Rutin di RSUP dr Kariadi Semarang

Baca juga: Harga Buncis Anjlok, Gereja Katolik Keuskupan Purwokerto Bantu Distribusi Panen Raya