Wawancara Fadhilah Mathar Soal Perintah Presiden Jokowi Lanjutkan Pembangunan Tol Langit

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan fasilitas internet menjadi kebutuhan dasar tidak terkecuali di wijayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar).

Menurutnya, hampir seluruh wilayah 3T kini sudah terkoneksi dengan hadirnya 7.200 Base Transfer Station (BTS).

“Sampai sekarang itu sekitar 94 persen sudah selesai, sudah on-air dan sisanya sekitar 373 itu kita upayakan tetap kita selesaikan walaupun ada tantangan-tantangan keamanan karena keseluruhan yang belum selesai itu lokasinya ada di Papua,” ucap Fadhilah saat poscast di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Wanita yang akrab disapa Indah ini menyebut pekerjaan membangun BTS 4G dapat diselesaikan berkat dukungan pemerintah daerah untuk penyediaan lahan. Kemudian dibantu TNI-Polri dari sisi keamanan seperti di wilayah kahar terhadap para pekerja atau mitra Bakti Kominfo.

“Hambatan rasanya itu tidak menghambat, itu hanya suatu fakta yang harus kita hadapi jadi lebih menantang ya, menantangnya pertama dari sisi geografi bukan hanya di Papua kalau geografi, misalnya juga di Kalimantan Utara itu juga cukup menantang,” tukasnya.

Indah berharap keberadaan BTS 4G dapat dinikmati oleh masyarakat sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo dengan program Tol Langit. Berikut wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Fadhilah Mathar.

Bagaimana perkembangan pembangunan 7.200 BTS di wilayah 3T?

Wilayah 3T jadi prioritas pembangunan ada sekitar 7.200 sampai 7.300 yang ditargetkan selesai di RPJM kali ini. Sekarang sekitar 94 persen selesai. Sudah on-air dan sisanya sekitar 373 itu kita upayakan tetap bisa selesaikan.

Meskipun ada tantangan-tantangan keamanan karena keseluruhan yang belum selesai itu lokasinya ada di Papua.

Apa saja tantangan Bakti Kominfo di Papua?

Hambatan rasanya itu tidak menghambat, itu hanya suatu fakta yang harus kita hadapi jadi lebih menantang ya, menantangnya pertama dari sisi geografi bukan hanya di Papua kalau geografi, misalnya juga di Kalimantan Utara itu juga cukup menantang.

Khusus di Papua terkait dengan masalah keamanan jadi beberapa kasus memang ada ancaman terhadap keselamatan dari para pekerja mitra kami.

Apakah ada target penyelesaian sisanya itu?

Kita mengharapkan kecepatan layanan ini bisa segera dinikmati oleh masyarakat dan Pak Jokowi sudah memulai itu dengan program Tol Langit waktu itu.

Salah satu kombinasi teknologinya adalah BTS dari tahun 2015 sampai sekarang itu kita sudah hampir menyelesaikan desa-desa berpenghuni untuk penyediaan seluler 4G. Targetnya 373 yang tersisa, kami harapkan bisa diselesaikan juga di tahun ini.

Bagaimana kolaborasi dengan TNI Polri terkait BTS ini?

Pemerintah daerah sudah luar biasa. Karena menyediakan lahan melalui Dinas Kominfo. Mereka yang mengusulkan daerah mana yang akan dibangun seluler.

Mereka juga menyiapkan lahan pada kasus-kasus yang terkait dengan keamanan misalnya di Papua, ada pendampingan dari TNI dan Polri kepada kami dan itu sangat memudahkan kami untuk melakukan dan melanjutkan mobilitas dari penyelesaian pekerjaan BTS 4G itu.

Apakah lahan yang dihibahkan selalu milik pemerintah?

Bila tanah itu milih ulayat atau tanah adat atau milik rakyat. Maka mekanismenya ada kerjasama. Bila wilayah itu secara geografis dan teknis adalah tempat yang tepat untuk dibangun BTS karena ada beberapa parameter maka kita akan melakukan kerjasama tetap dengan Pemda.

Bila itu adalah milik pribadi, kami mengharapkan individu-individu itu menghibahkan tanahnya kepada Pemda. Lalu Pemda yang bekerjasama dengan Bakti.

Apakah persoalan tanah menjadi penghambat?

Memang harus ada parameter teknis yang kita sesuaikan. Kadang Pemda sudah hibahkan lahan tapi kadang ada yang tidak sesuai dengan paramer teknis misalnya jumlah penduduk, kedekatan dengan pemukiman. Hal ini perlu sosialisasi. Karena sesuai peruntukan teknis, BTS dibangun tower di tanah seluas 20 x 20 meter.

Apakah ada pembangunan BTS di wilayah belum teraliri listrik?

Alhamdulillah Kementerian Keuangan itu sudah mendukung kami melalui penyediaan solar panel jadi baterai disiapkan dari anggaran Bakti dan semua jadi solusinya yang diberikan tower dan power termasuk yang tadi saya sampaikan solar system. Itu solusi bila wilayah tersebut belum teraliri listrik.

Apakah solar panel sudah memenuhi kebutuhan BTS?

Iya betul bisa Pak untuk memenuhi kebutuhan.

Bagaimana dengan Pilkada nanti?

Komunikasi mengirimkan data, mengirimkan hasil, dan seterusnya.

Model kita untuk pengiriman data di pemilu betul waktu pilkada dan pilpres pileg lalu juga kami sudah melakukan kerjasama untuk mobilisasi data tersebut dan bukan hanya pengiriman data tapi dengan adanya komunikasi yang clear kita bisa menghindari hoax. (Tribun Network/Reynas Abdila)

Baca juga: Hasto Sebut Jokowi Ingin Duduki Posisi Ketum PDIP

Baca juga: Buah Bibir : Kimberly Ryder Melahirkan di Bidan

Baca juga: Usman Kansong Dirjen IKP Kemenkominfo Mundur dengan Alasan Ini

Baca juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Nyatakan Dukungan untuk Rakyat Palestina