"Kalau Tau Dicari Saya Temui" Alasan Sufmi Dasco Tak Temui Demonstran di Gedung DPR

TRIBUNJATENG.COM - "Saya enggak tahu kalau dicari-cari, kalau tadi dicari, pasti akan menemui untuk menjelaskan," kalimat itu diucapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat menjawab pertanyaan bahwa eskalasi demonstrasi hari ini begitu panas dan membuat dirinya dicari-cari.

Ia mengaku dirinya sama sekali tidak mengetahui dicari-cari para demonstran yang menolak revisi Undang-undang Pilkada, Kamis (22/8/2024). 

Kata dia, jika tahu bahwa dicari massa, ia akan menemui mereka. 

Baca juga: Demo Tolak DPR Anulir Putusan MK, Nathanael Sebut Polisi Represif Saat Amankan Aksi Mahasiswa

Baca juga: Terima Kunjungan DPR, Kemenkumham Jateng : Regulasi Lama Perlu Disempurnakan

Kendati begitu, ia menegaskan bahwa perwakilan DPR sudah memberikan penjelasan dan menemui massa demonstrasi.

Diketahui, ada tiga anggota Badan Legislasi DPR yang menemui para demonstran, yaitu Wihadi Wiyanto selaku ketua, Achmad Baidowi selaku wakil ketua dan Habiburokhman selaku anggota.

"Nah tapi tadi kan kawan-kawan (anggota DPR) sudah menemui, mewakili menyatakan bahwa tidak ada revisi UU Pilkada," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Dasco juga menanggapi soal pagar DPR yang roboh di beberapa titik akibat dijebol para demonstran.

Menurutnya, setelah ini ia akan melapor ke sekretariat jenderal DPR untuk memastikan perbaikan pagar tersebut.

"Mengenai pagar yang roboh mungkin kita akan evaluasi pada kesekjenan bagaimana nanti apakah sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat," tutur Dasco.

Sebelumnya, Dasco juga sudah memastikan RUU Pilkada batal disahkan karena rapat paripurna yang digelar hari ini tak mencapai kuorum.

Ia pun memastikan, pendaftaran Pilkada Serentak 2024 pada 27 Agustus mendatang menggunakan UU lama serta putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukumnya.

Revisi UU Pilkada yang dikebut Baleg DPR menuai penolakan luas karena tidak sesuai dengan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi, dan dianggap hanya menguntungkan Presiden Jokowi dan kelompoknya.

Pertama, Baleg mengakali Putusan MK yang melonggarkan ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

Baleg mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold itu hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Dengan aturan ini, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Jakarta berpotensi tak punya pesaing.

KIM Plus pun cukup bertarung dengan calon independen.

Lalu, soal usia calon kepala daerah, Baleg tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung, bahwa usia dihitung saat pelantikan, bukan saat pencalonan sebagaimana yang ditetapkan MK.

Dengan aturan ini, maka putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang belum genap berusia 30 tahun, tetap memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada level provinsi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dasco: Saya Enggak Tahu Kalau Dicari-cari Demonstran"