Revisi UU Pilkada Dinilai Pembangkangan Konstitusi, Pakar UIN Saizu: Ini Ancaman Serius

"Ini berpotensi memicu masalah ketatanegaraan yang dapat mengganggu stabilitas nasional," katanya.

Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan konstitusi ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Prof. Wildan menekankan pentingnya menjaga integritas konstitusi dan memastikan bahwa setiap perubahan UU harus dilandasi oleh proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Jika langkah ini dibiarkan, maka negara hukum kita akan semakin terancam," pungkasnya.

Baca juga: Teatrikal Kontroversial! Massa Mahasiswa Purwokerto Beri Kartu Merah Jokowi, Gibran, Kaesang