Pengendara Boleh Tanyakan Surat Tugas Polisi Saat Kena Razia di Jalan

TRIBUNJATENG.COM - Kepolisian lalu lintas rutin melakukan razia untuk menindak pengendara yang melanggar aturan dan berisiko membahayakan pengguna jalan.

Dalam razia, petugas memeriksa kelengkapan dokumen seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), atau kelengkapan kendaraan.

Dokumen ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut bukan hasil curian.

Namun, ada oknum nakal yang kerap memanfaatkan razia untuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada pengendara.

Lantas, apakah pengendara berhak meminta petugas menunjukkan surat perintah guna memastikan razia tersebut resmi?

Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrizal menyatakan, petugas wajib membawa surat perintah tugas saat melakukan razia.

Pengendara berhak meminta polisi menunjukkan surat tugas tersebut.

Razia kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pasal 265 menyebutkan, polisi dapat memberhentikan, melarang, menunda pengoperasian, dan menyita sementara kendaraan saat razia.

Dokumen yang diperiksa antara lain SIM, STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Razia dilakukan secara berkala setiap enam bulan atau insidental saat pelaksanaan razia.

Untuk melakukan razia, polisi harus memiliki surat perintah tugas yang diterbitkan oleh atasan.

Surat ini memuat alasan dan pola pemeriksaan, waktu, tempat, penanggung jawab, serta daftar petugas yang bertugas.

Polisi lalu lintas memiliki kewenangan sah untuk memberhentikan pengendara yang patut diduga melanggar aturan.

Pelanggaran ini bisa didasarkan pada pelanggaran kasat mata atau naluri kepolisian.