Menkes Ungkap Fakta Baru: Praktik Kekerasan Seksual di PPDS Undip Sudah Terjadi Puluhan Tahun

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kasus kematian salah satu mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, dokter Aulia Risma Lestari, terus bergulir.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, kembali membeberkan fakta baru.

Dokter Aulia memutuskan mengakhiri hidup karena diduga tidak tahan mengalami perundungan atau bullying oleh seniornya.

Baca juga: Menko PMK Dukung Polisi Turun Tangan Tangani Kasus Dugaan Perundungan Mahasiswi PPDS Undip

Fakta baru yang dimaksud adalah adanya pelecehan seksual dialami oleh mahasiswa PPDS Undip.

 Budi Gunadi mengungkapkan aksi semacam itu sudah terjadi puluhan tahun dan tidak pernah diselesaikan.

 "Perundungan ini sudah keterlaluan dan itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harrasment juga, dimintai uang juga, yang menurut saya sudah keterlaluan dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan, akibatnya meninggal," kata Budi Gunadi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RSUP Prof.dr Ngoerah di Denpasar, Bali pada Senin (2/9/2024) dikutip dari Kompas.com.

Budi Gunadi pun geram dengan anggapan bahwa aksi perundungan yang terjadi agar menghasilkan tenaga kerja medis yang tangguh.

Dia meminta agar aksi semacam itu dihilangkan dengan dalih apapun.

"Saya meminta agar ini dihilangkan, banyak profesi lain yang perlu tangguh. Kan, (perundungan) dibilang biar tangguh."

"Iya, TNI dan Polri juga kurang tangguh apa ya? Pilot juga fisik harus tangguh, mereka bisa dilatih tanpa perundungan," jelasnya.

Selain Bullying, Aulia Risma juga Dipalak Rp20-40 Juta oleh Senior

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga membeberkan temuan lain terkait tewasnya Aulia Risma.

Adapun temuan tersebut yakni adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum senior kepada almarhumah.

Tak tanggung-tanggung, uang yang diminta tersebut mencapai puluhan juta rupiah dan harus disetor tiap bulan.

"Permintaan uang ini berkisar antara Rp 20–Rp 40 juta per bulan," ujar Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (1/9/2024).