Janji Politik Hartopo-Mawahib Jika Terpilih di Pilkada Kudus, Lanjutkan Program HKGS Rp 1 juta/bulan

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Kudus Hartopo-Mawahib mulai menggelorakan janji-janji politik ketika nantinya terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kudus periode 2024-2029.

Satu di antara janji politik Paslon yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, Perindo, Gelora Indonesia, PBB, Partai Buruh, dan Partai Garuda adalah melanjutkan program Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta Rp 1 juta per bulan. 

Program tersebut merupakan janji politik M Tamzil dan Hartopo ketika berhasil memenangkan Pilkada Kudus 2018 lalu.

Program TKGS yang berubah nama menjadi HKGS sudah berjalan ketika Hartopo dilantik menjadi bupati Kudus menggantikan M Tamzil yang tersandung kasus jual beli jabatan.

Kini program HKGS bakal dilanjutkan oleh Paslon Hartopo-Mawahib menuju Pilkada Kudus 2024.

Baca juga: Hartopo-Mawahib Daftar ke KPU Kudus, Ziarahi Kiai Nadjib Hasan, Janji Honor Guru Madin Rp1 Juta

Baca juga: Pilkada Kudus 2024: Duel Sengit Samani vs Hartopo, Siapa yang Dapat Dukungan Rakyat?

Pasangan calon (Paslon) yang mengusung tagline "Kudus Maju Berkah" itu menggelar Silaturrahim dan Sosialisasi Program Hartopo-Mawahib bersama perwakilan Badko TPQ, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS), Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT).

Lalu Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), perwakilan Pondok Pesantren (Ponpes), dan Robithoh Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Kabupaten Kudus, Jumat (6/9/2024) di aula Kampus B Poltekun Kudus. 

Hartopo mengatakan, sosialisasi program HKGS kali ini juga mempertegas dukungan melalui deklarasi unsur terlibat untuk mendukung Hartopo-Mawahib agar memenangkan kontestasi Pilkada Kudus 2024. 

Pihaknya berkomitmen melanjutkan program HKGS dengan menyasar guru swasta, guru Madin, juga tenaga pendidik dan kependidikan yang membutuhkan tambahan kesejahteraan. 

Hartopo juga berencana menginventarisasi masyarakat Kudus yang nantinya bisa masuk sebagai penerima manfaat HKGS, meskipun segala sesuatunya tetap mempertimbangkan kemampuan APBD Kabupaten Kudus. 

"Nantinya kami lihat sumber APBD Kudus dan peruntukannya. Yang jelas komitmen melanjutkan program HKGS untuk kesejahteraan masyarakat Kudus," terangnya. 

Hartopo sebagai petahana memastikan bahwa timnya sudah terbentuk dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk bergerak memenangkan Hartopo-Mawahib. 

Dia mengimbau agar pendukungnya melakukan sosialisasi program secara santun, tidak perlu membalas hal yang negatif dengan perilaku yang buruk. 

Sementara itu, Mawahib menambahkan, program HKGS yang diperjuangkan bersama Hartopo bukanlah program baru di Kabupaten Kudus. 

Artinya, program tersebut sudah berjalan semasa Hartopo menjabat sebagai bupati Kudus. 

Kini program HKGS dimatangkan kembali untuk dilanjutkan demi kesejahteraan masyarakat Kudus lebih merata.

"Nanti tenaga kependidikan seperti tukang kebun, TU dan lainnya juga diperhatikan. Terutama menyasar guru ngaji, karena saya bagian dari penggagas Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah ketika menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah. Ini salah satu PR yang harus saya selesaikan mendampingi bapak Hartopo," tutur dia. 

Di antara sasaran program HKGS dari FPPMS meliputi guru raudlatul athfal (RA), madrasah ibitidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA).

Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT) meliputi guru madrasah diniyah (Madin).

Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al Quran (Badko LPQ) terdiri dari guru Taman Pendidikan Al Quran (TPQ).

Sementara Forum Komunikasi Wiyata Bhakti (FKWB) terdiri dari guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

*Bangun Rumah Sakit di Lereng Muria*

Mawahib juga membeberkan satu program unggulan lainnya yaitu pembangunan rumah sakit tipe C di wilayah Kecamatan Dawe atau lereng Muria.

Program tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Kudus bagian atas. Termasuk optimalisasi tenaga kesehatan agar lebih merata di wilayah Kabupaten Kudus dan memutus rantai antrean di rumah sakit yang ada saat ini. 

"Kita ketahui bersama kapasitas rumah sakit yang ada saat ini terbatas. Dengan penambahan pembangunan rumah sakit, upaya melayani kesehatan lebih cepat dan bisa lebih baik. Mengurangi pengangguran dan optimalisasi tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu," jelasnya. (Sam)