PHK Pekerja Pabrik Tekstil dan Garmen di Jawa Tengah Terus Berlanjut

Aplikasi tersebut mendata para pekerja yang terkena PHK di 35 kabupaten kota di Jateng.

"Pada aplikasi tersebut, terdata perusahaan yang melakukan PHK, di masing-masing daerah," terangnya, Jumat (6/9/2024).

Ia mengatakan, tak hanya jumlah PHK kasus yang masih dimediasi juga terdata pada aplikasi tersebut.
Dari pendataan itu, Aziz merinci 6.844 pekerja terkena PHK dari awal tahun hingga Agustus 2024. Sementara ada 2.289 pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan yang tersebar di Jateng.

Dijelaskannya PHK di Jateng, terjadi di berbagai sektor seperti tekstil dan produk tekstil.

"Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Di antaranya, faktor geopolitik perang Rusia-Ukraina, resesi ekonomi negara tujuan ekspor, kenaikan harga barang baku, penurunan order hingga membanjirnya produk impor," katanya.

Banyak Lowongan

Dari catatan tersebut, Aziz memastikan upaya mitigasi terus dilakukan. Seperti penyelesaian terkait pesangon dan hak jaminan sosial untuk pekerja. Ia juga mengatakan, PHK adalah hal terakhir yang dapat ditempuh.

"Pasalnya masih ada jalan lain seperti mediasi hingga persetujuan bersama," tuturnya.

Meski gelombang PHK terjadi di Jateng, namun Aziz mengklaim Jateng jadi jujugan investasi. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di angka 0,94 juta jiwa. Angka tersebut di bawah Jabar, Banten dan Jakarta.

Selain itu, ia mengatakan banyak perusahaan yang merelokasi dan berinvestasi ke Jateng.

"Seperti, calon pabrik alas kaki di Pekalongan yang membutuhkan 18 ribu orang pekerja dan pabrik sepatu di KITB Batang, yang berkapasitas 15 ribu orang pekerja," terangnya.

Ditambahkannya, perusahaan raksasa yaitu Djarum juga akan berinvestasi du 6 kabupaten di Jateng. "KEK Kendal juga masih membutuhkan 10 ribu lebih pekerja. Kesempatan kerja masih terbuka luas di Jateng," imbuhnya.

Perbedaan Data

Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke Jateng, Kamis (5/9/2024). Tak hanya itu, kroscek data juga dilakukan oleh Komisi IX DPR RI. Hal tersebut dilakukan lantaran ada perbedaan data terkait jumlah PHK. Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufida, langsung memimpin tinjauan tersebut.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, data dari Kemenaker ada 13.700 pekerja terkena PHK di Jateng. Namun data tersebut berbeda dengan yang dipaparkan oleh Disnakertrans Provinsi Jateng yang hanya 9 ribuan pekerja.