Data Korban PHK Satudata Kemnaker Tak Akurat, Disnakertrans Jateng Akan Klarifikasi ke Jakarta

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Sepanjang tahun 2024 tercatat 8231 pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jumlah tersebut tercatat di  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah.

"Sepanjang Januari hingga Agustus 2024, jumlah PHK di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai 8.231 pekerja. Selain itu, 3.719 pekerja lainnya juga dirumahkan oleh perusahaan masing-masing," jelas Kepala Bidang Hubungan Industri (HI) Disnakertrans Jawa Tengah, Ratna Dewajati, Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Korban PHK di Jateng Januari-September 2024 Tertinggi se-Indonesia, Disumbang Sektor Ini

Baca juga: Upah Murah Bukan Solusi Mengatasi Gelombang PHK di Jateng

Pihaknya meluruskan catatan pemerintah bahwa Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia  yakni 14.767 tenaga kerja.

Namun berdasarkan data  PHK sebenarnya hanya 8.231 pekerja.

Berdasarkan jumlah tersebut, Kota Boyolali menjadi wilayah tertinggi pekerja yang terkena PHK yakni 1.166 pekerja.

"Kami telah melakukan klarifikasi dengan pemerintah pusat mengenai data yang tercatat di Satudata Kemnaker. Misalnya, di SAI Apparel, terjadi relokasi pekerja yang dilaporkan sebagai PHK, padahal jumlah PHK yang sebenarnya hanya 1.482 orang dari laporan 8.000," tuturnya.

Adanya perbedaan data, pihaknya akan ke Jakarta untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut. Hal ini untuk memperbaiki data tersebut.

"Kami berencana melakukan klarifikasi lebih lanjut ke Jakarta pekan depan untuk memperbaiki data ini," ujarnya.

Lanjutnya selain Boyolali peringkat kedua PHK terbanyak berada di Kabupaten Pekalongan dengan 1.268 pekerja atau 15,41 persen, dan Kota Semarang dengan 1.210 pekerja atau 14,71 % .

"Sektor yang paling terdampak adalah tekstil dan garmen  menyumbang 44,77?ri total PHK, diikuti oleh sektor manufaktur dengan 25,71 % , serta sektor perdagangan dan jasa keuangan dengan 17,08 % ," jelasnya.

Dikatakannya, tingginya angka PHK disebabkan  dampak geopolitik, di antaranya perang di Ukraina  yang berdampak mengganggu pasokan bahan baku tekstil  bergantung pada impor. 

"Selain itu, hubungan dagang yang tidak stabil antara China dan Amerika Serikat, serta kebijakan impor yang mempengaruhi persaingan pasar di Indonesia, turut berkontribusi pada turunnya pesanan dan perang harga," jelasnya.

Ratna  memprediksi  angka PHK di Jateng dapat terus meningkat hingga akhir tahun 2024. 

Pihaknya memperkirakan total PHK akan mencapai dua kali lipat dari tahun 2023, yang hanya mencapai 4.302 pekerja. (*)