Mengulas Strategi Dua Paslon Pilgub Jateng, Subsidi Perumahan Rakyat Jadi Senjata Gaet Hati Warga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dua Paslon Pilgub dan Wagub Jateng berlomba-lomba menggaungkan visi dan misi mereka.

Untuk menggaet hati masyarakat berbagai sektor disasar dan dirumuskan dalam berbagai program.

Satu di antaranya adalah kebutuhan rumah untuk masyarakat di Jateng.

Baik Paslon Andika Perkasa - Hendrar Prihadi atau Hendi dan Ahmad Luthfi - Taj Yasin Maimoen yang akrab disapa Gus Yasin juga memiliki program andalan guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Pemenuhan kebutuhan akan rumah tersebut dirumuskan oleh Paslon Andika - Hendi pada misi ke-3.

Dikutip Tribunjateng.com, Jumat (4/10/2024), rumusan misi ke-3 Andika - Hendi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Dengan asaran meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan, sambil menjaga prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Bahkan Andika - Hendi memiliki program khusus yaitu program Jateng pekerja S
Sejahtera.

Poin A pada program tersebut berbunyi memberikan subsidi terhadap pengeluaran buruh, seperti pengeluaran 
untuk transport, perumahan, kesehatan, peningkatan kapasitas melalui pendidikan, ketrampilan dan alih profesi.

Sementara Paslon Luthfi - Gus Yasin, melalui visi misinya menyebutkan kebutuhan akan rumah masuk dalam 8 program prioritas.

Dalam rumusan program Lutfhi - Gus Yasin, infrastruktur dan permukiman layak huni, mereka ingin mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih.

Selain itu mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir, kemudian memberikan subsidi 1 rumah layak huni untuk satu KK warga miskin di Jateng, serta penyediaan jambanisasi 100 persen di Jateng.

Kedua Paslon tentunya telah mematangkan strategi tersebut dengan mempertimbangkan berbagai hal.

Meski demikian, pilihan tetap ada di tangan masyarakat Jateng pada saat pemilihan umum November mendatang.

Yang jelas kebutuhan akan perumahan di Jateng cukup tinggi, bahkan ratusan ribu warga Jateng sampai sekarang belum memiliki hunian.

Data yang dihimpun Tribunjateng.com, jumlah KK di Jateng yang belum memiliki rumah pada 2022 tembus di angka 375.022.

Angka tersebut tercatat oleh Disperakim Provinsi Jateng pada pendatan backlog perumahan tahun 2022.

Backlog adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang telah dibangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.

Angka tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu KK yang kontak atau sewa rumah sebanyak 147.400, menumpang 1.593.77, tinggal di rumah dinas 5.979 dan lainnya 62.266 KK.

Meski jumlah tersebut berkurang pada 2024, namun masyarakat Jateng masih kekurangan kebutuhan atau simpanan perumahan.

Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, juga mengakui hal tersebut, ia mengatakan masyarakat Jateng yang belum memiliki rumah masih cukup banyak.

Bahkan ia membeberkan data backlog atau kebutuhan rumah untuk masyarakat Jateng pada 2024.

"Masih ada 324.855, angka tersebut cukup tinggi apalagi perumahan manjadi kebutuhan dasar masyarakat," terangnya.

Lalu bagaimana kondisi di lapangan?. Tribunjateng.com mencoba menanyakan ke masyarakat terkait kebutuhan perumahan tersebut.

Beberapa mengaku kesulitan mendapatkan rumah, apalagi bagi masyarakat kelas bawah dengan pemasukan jauh di bawah UMK.

"Serba susah, mau kredit rumah tidak dipercaya oleh bank. Karena saya bukan karyawan hanya serabutan, pemasukan jiga jauh dari UMK," jelas Mulyono (37) satu di antara warga Kota Semarang, Jumat (4/10/2024).

Respon kecut juga ditunjukkan Mulyono saat ditanya mengenai visi misi para Paslon yang akan memberikan subsidi perumahan untuk masyarakat Jateng.

Pasalnya, Mulyono sudah 7 tahun terkahir berusaha mencari hunian bersubsidi di beberapa daerah.

Namun lagi-lagi, ia ditolak oleh perbankan lantaran tak memenuhi persyaratan terkait pendapatan.

"Subsidi yang seperti apa coba, saya mati-matian mencari rumah subsidi saja selalu ditolaknya. Padahal menghabiskan waktu dengan sistem yang sangat ribet. Kalau hanya janji, anak saya yang 6 tahun juga bisa. Kalau sudah jadi paling lupa, kalau tidak yang mendapatkan subsidi hanya pilihan. Yang sebelumnya juga seperti itu," imbuhnya.