Blokade Jalan Tambang Pabrik Semen Rembang Dibuka Sebagian

TRIBUNJATENG.COM, REMBANG - Jalan produktif pertambangan di Jalan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang yang diblokade oleh warga mulai dibuka setengah.

Pembukaan blokade jalan ini menjadi solusi sementara yang diambil seusai pihak Pemdes setempat dan perwakilan perusahaan duduk bersama dengan Sekda Kabupaten Rembang di Kantor Pemkab Rembang, Rabu (9/10/2024).

Kendati demikian, Pemkab Rembang akan berproses untuk mencari win-win solution ihwal polemik gugatan PT Semen Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) terhadap sembilan sertifikat aset desa.

Baca juga: Polemik Gugatan Pabrik Semen Indonesia di Rembang, Warga Blokade Jalan Produktif Pabrik

Baca juga: Viral! Rekaman Pemuda Bersitegang di Rembang, Polres Ungkap Fakta Sebenarnya

"Tujuan dari duduk bareng ini untuk mencari solusi jalan tengah dari permasalahan ini."

"Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan."

"Sembari itu kami menampung terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dari kedua pihak untuk nantinya didiskusikan dengan Forkompinda," ujar Sekda Kabupaten Rembang, Fahrudin kepada Tribunjateng.com, Rabu (9/10/2024).

Dari diskusi itu dihasilkan solusi sementara yakni pembukaan jalan sementara yang telah diblokade warga.

Pembukaan separuh blokade jalan yang menghubungkan dari pabrik ke area pertambangan itu juga telah disepakati oleh pemerintah desa setempat.

"Dari pertemuan itu, akan ada tindaklanjut dari pihak (pabrik) semen."

"Mmereka tuntutannya untuk membuka jalan."

"Oke, kami buka, tapi sembari berproses dan evaluasi atas semua kesepakatan yang ada sebelumnya," ujar Kepala Desa Tegaldowo, Kundari, Rabu (9/10/2024) seusai melakukan mediasi.

Dia mengatakan, diskusi untuk mencari jalan tengah antara pemerintah desa dan perusahaan semen akan terus berlanjut hingga mendapatkan solusi pasti agar masalah tidak berlanjut.

Seusai melakukan mediasi, Kundari mengatakan akan ada diskusi dengan pihak semen lanjutan di balai desa nanti.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Semen Gresik, Abdul Manan mengatakan, pihaknya menghormati apa yang dilakukan oleh Pemdes setempat.

"Kami berharap juga Pemdes dan masyarakat bisa mengerti kami sebuah korporasi yang harus bersikap, baik komunikasi maupun secara hukum, sehingga dengan ketentuan di tata kelola pengadilan dan sebagainya," katanya.