“Solusi Nelayan: Mengurai Paradoks si Miskin di Negara Maritim”

TRIBUNJATENG.COM - Di tepian Sungai Silugonggo, yang lebih dikenal dengan Sungai Juwana, terdapat perkampungan dengan deretan rumah gedongan. Rumah-rumah itu bertingkat-tingkat, tampak mewah dengan bermacam gaya arsitektur, mulai klasik hingga modern. Kondisi ini seolah secara gamblang menggambarkan betapa makmur para penghuni permukiman di tepian sungai yang bermuara ke Laut Jawa tersebut.

Permukiman tersebut ialah Kampung Nelayan Desa Bendar Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Entah bisa dikatakan hiperbolis atau tidak, beberapa orang menyebutnya “Kampung Nelayan Terkaya di Indonesia”.

Kampung ini pernah viral di media sosial pada Mei 2021 lalu,  setelah pemilik akun TikTok “Elizasifa” mengunggah video yang menampilkan suasana permukiman di sana. Julukan “kampung nelayan sultan” dan sejenisnya pun marak disematkan warganet pada Desa Bendar.

Barangkali, memang kondisi demikianlah yang semestinya tergambar di pikiran kita ketika mendengar istilah “kampung nelayan”. Hidup di negeri maritim dengan kekayaan sumber daya laut yang melimpah ruah, para nelayan Indonesia sudah semestinya sejahtera. Namun sayang, cita-cita akan kondisi ideal kerap kali tidak sejalan dengan kenyataan. Dengan segala problematika yang ada, lebih banyak nelayan yang berada di pusaran kemiskinan ketimbang yang berada di panggung kemakmuran.

Persoalan ini diulas dalam buku “Solusi Nelayan: Mengurai Paradoks si Miskin di Negara Maritim”. Ini merupakan seri kelima dari total tujuh judul buku dalam serial “Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM” yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Republik Indonesia.

 Baca juga: Kerjasama Kemenkop UKM dengan Pertamina Lewat Program Solusi, Jamin Akses BBM Bagi Nelayan

Baca juga: 10 Tahun Jadi Jimat, Batu Raksasa yang Disimpan Nelayan Ini Ternyata Mutiara Seharga Rp 1,5 M

Baca juga: Merdeka dari Pencemaran, Masyarakat Gelar Upacara HUT Ke-79 RI di Sungai Juwana Pati

Buku ini menguraikan problematika yang dihadapi nelayan di Indonesia, khususnya terkait kesulitan mereka dalam mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Buku ini juga menjabarkan secara detail tentang solusi yang dihadirkan KemenkopUKM lewat program “Solusi Nelayan”.

Kesenjangan antara Nelayan Buruh-Perorangan dan Nelayan Juragan

Buku ini menyebut, di Indonesia terdapat setidaknya 11 ribu kampung nelayan. Adapun kampung nelayan adalah daerah yang berlokasi dekat kawasan penangkapan ikan dan perekonomiannya berbasis perikanan tangkap dan pemrosesan ikan.

Desa Bendar adalah salah satu kampung nelayan yang diulas dalam buku ini. Disebutkan, nelayan-nelayan di desa ini hidup makmur, bahkan tinggal di rumah keramik bertingkat dengan mobil di garasinya.

Sayangnya, kondisi tersebut kontras dengan beberapa kampung nelayan lain yang juga disinggung dalam buku ini. Misalnya Cilincing, Jakarta. Di sini, nelayan-nelayan hidup miskin karena hasil laut tak mampu mencukupi kebutuhan mereka.

Data-data yang disajikan di bagian awal buku ini menunjukkan kondisi ironis yang dialami para nelayan. Sebagai pekerja di sektor yang menyerap paling banyak tenaga kerja, sebagian besar nelayan justru hidup dalam kemiskinan. Bahkan nelayan punya porsi 25 persen dari total angka kemiskinan di Indonesia.

Buku ini mengklasifikasikan nelayan dalam tiga golongan, yakni nelayan juragan, nelayan buruh, dan nelayan perorangan. Klasifikasi ini didasarkan pada kepemilikan alat tangkap. Para nelayan di Desa Bendar, Pati, yang tinggal di rumah-rumah gedongan tergolong dalam kelompok nelayan juragan. Mereka adalah para bos pemilik kapal-kapal tangkap dengan tonase kotor (gross tonnage) besar.

Adapun nelayan buruh dan nelayan perorangan tradisional adalah dua kelompok yang, menurut istilah yang digunakan dalam buku ini, tergulung ombak kemiskinan kronis. Permasalahan kesejahteraan ini membuat jumlah nelayan terus menurun. Disebutkan, dari 2021 ke 2022, terdapat penurunan jumlah nelayan sebesar 5,2 persen. Dari 1,34 juta menjadi 1,27 juta.

BBM Mahal dan Sulit Diakses: Akar Penyebab Kemiskinan Nelayan

Buku ini menjabarkan permasalahan kenaikan harga BBM dan ketimpangan distribusi BBM bersubsidi sebagai biang kerok penyebab kemiskinan nelayan semakin akut. Sebesar 70 persen modal melaut nelayan adalah BBM. Maka, tiap kali ada kenaikan harga BBM, nelayan kecil di seluruh pesisir negeri menjerit. Sebab, mayoritas nelayan kesulitan mengakses BBM bersubsidi.

“8 dari 10 nelayan kecil dan tradisional belum pernah mengakses BBM bersubsidi. Lebih dari 83 persen membeli BBM dari penjual eceran dengan harga lebih mahal.” (hlm. 34)

Saking pentingnya persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan, buku ini sampai memberi penekanan khusus pada kutipan pernyataan Riza Damanik, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Ketua Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai berikut.

“Beragam kepentingan nasional berada di balik pertaruhan ketepatan pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan, mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya adalah melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa.” (hlm. 35)

Terkait penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan, Pemerintah sebetulnya sudah melakukan perbaikan di tingkat hulu, mulai dari proses pendataan hingga penetapan alokasi. Namun, masih banyak persoalan di tingkat hilir yang belum terselesaikan, di antaranya keterbatasan infrastruktur pengisian BBM di kampung-kampung nelayan hingga minimnya literasi nelayan-nelayan kecil.

Program “Solusi Nelayan” Diharap Selamatkan Para Penangkap Ikan dari Jeratan Kemiskinan

Buku ini secara terperinci menjabarkan program “Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan” yang dihadirkan pemerintah dalam rangka menjawab persoalan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan. Program ini diinisiasi oleh KemenkopUKM yang bekerjasama dengan Kementerian BUMN dan Pertamina.

Solusi Nelayan merupakan program yang bertujuan menyediakan BBM bersubsidi bagi nelayan melalui koperasi yang mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN). Dalam hal ini, KemenkopUMKM berperan sebagai fasilitator antara koperasi nelayan dan Pertamina demi mewujudkan rantai pasok BBM bersubsidi yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Para nelayan didorong bergabung dalam wadah koperasi perikanan yang akan berperan sebagai penyalur BBM bersubsidi bagi para anggotanya. Melalui koperasi, mekanisme penyaluran BBM bersubsidi ialah closed loop system. Artinya, hanya anggota koperasi terdaftar yang bisa mendapat BBM bersubsidi lewat prosedur teknis tertentu. Hal ini bisa mencegah salah sasaran dalam distribusi BBM bersubsidi khusus nelayan.

Lebih lanjut, koperasi-koperasi perikanan juga didorong untuk mendirikan SPBUN sendiri lewat prosedur teknis yang dijelaskan dalam buku ini. Jika seluruh kampung nelayan memiliki SPBUN sendiri, biaya operasional nelayan bisa ditekan, sehingga pendapatan mereka otomatis meningkat.

Baca juga: Limbah Pabrik Diduga Cemari Sungai Juwana Pati, Ini Temuan Jampisawan

Cita-Cita Korporatisasi Nelayan

Buku ini menguraikan cita-cita besar akan terwujudnya “korporatisasi nelayan” yang dimulai dari koperasi-koperasi perikanan yang menjalankan program Solusi Nelayan. Bermula dari pendirian SPBUN untuk memastikan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi bagi para anggotanya, koperasi-koperasi ini diharapkan bisa mengembangkan sayap dengan mendirikan unit-unit usaha lain. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan anggotanya.

Hal ini sebagaimana ungkapan Staf Khusus MenkopUKM, Riza Damanik, yang dikutip dalam buku ini.

“Bisnis BBM bersubsidi itu hanya ‘gula-gula’ saja bagi koperasi nelayan, bukan esensi program. Harapan besarnya, koperasi itu bisa upgrade (naik kelas) menjadi korporatisasi” (hlm. 76-77)

Buku ini juga menghadirkan contoh sukses koperasi nelayan yang berhasil naik kelas dalam rangka korporatisasi. Salah satunya adalah KUD Mino Saroyo Cilacap. Koperasi yang jadi percontohan program Solusi Nelayan ini sukses mengembangkan berbagai unit usaha selain SPBUN, di antaranya pelelangan ikan, jasa isi ulang air, produksi aneka kerupuk ikan dan dompet berbahan sisik ikan, bahkan hingga cold storage.

Kelemahan, Keunggulan, Kesimpulan

Menurut peresensi, gaya bertutur buku ini cenderung kaku dan monoton. Aspek deskriptif-naratif kurang dieksplorasi karena lebih banyak menampilkan kutipan-kutipan hasil wawancara dengan pejabat. Walhasil, buku ini lebih terasa seperti “kliping berita”. Hal ini juga terlihat dari daftar pustaka buku ini yang didominasi pemberitaan media massa. Aspek humanis mestinya bisa lebih dieksplorasi, misalnya dengan memberikan porsi bab khusus berisi sudut pandang nelayan yang mengalami kesulitan hidup.

Namun demikian, buku ini juga punya banyak keunggulan. Diawali dengan uraian panjang tentang permasalahan kronis yang dihadapi nelayan tanah air, buku ini cukup sukses menampilkan sisi positif dari unsur pemerintahan yang tidak antikritik dan tidak menutup mata terhadap persoalan riil yang dihadapi anak bangsa. Buku ini menunjukkan bahwa dengan sikap keterbukaan dan kesediaan menerima kritik, pemerintah bisa lebih leluasa dan maksimal dalam merancang program inovatif demi menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Sebagai medium untuk menyosialisasikan program pemerintah, buku ini secara cukup baik menawarkan optimisme pada insan bahari, para pelaku perikanan, akan masa depan yang lebih baik. Uraian yang runtut dari latar belakang masalah hingga penjelasan lengkap mengenai program Solusi Nelayan menunjukkan keseriusan pemerintah melalui KemenkopUKM untuk menghapus kemiskinan di kalangan nelayan. Sisi informatif juga dimaksimalkan dengan baik lewat gambar-gambar berupa foto, tabel data, maupun bagan yang ditampilkan.

Di sisi lain, buku ini juga bisa menjadi panduan bagi para pelaku perikanan tentang cara mengembangkan koperasi yang bisa menjadi perantara peningkatan kesejahteraan nelayan. Di antaranya lewat bagian yang membahas tutorial pendirian SPBUN bagi koperasi nelayan. Lewat contoh-contoh koperasi sukses yang ditampilkan, buku ini juga bisa memberikan motivasi bagi para nelayan untuk mewujudkan korporatisasi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulannya, meski gaya bertuturnya cenderung kaku dan lebih seperti kumpulan artikel jurnalistik, buku ini tetap menjadi bahan bacaan bagus dan penting, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan sektor perikanan tangkap di Indonesia.

*Peresensi: Mazka Hauzan Naufal, Jurnalis TribunJateng.com

Judul Buku: Solusi Nelayan: Mengurai Paradoks si Miskin di Negara Maritim

Penulis: Tim Penyusun

Editor: Yoseptin T. Pratiwi

Penerbit: Kementerian Koperasi dan UKM RI

Cetakan dan tahun terbit: Cetakan pertama, 2024

ISBN: 978-623-89357-8-9; 978-623-89357-9-6 (PDF)