KPU Jateng Gelar Rapat Kerja di Purbalingga, Handi Tri Ujiono Ingatkan Pentingnya Memahami Regulasi

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA -- KPU Jateng menggelar Rapat Kerja Tindak Lanjut Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pada KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Oktober 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga. 

Rapat kerja dihadiri oleh 11 Satuan Kerja KPU Kabupatan/Kota yaitu KPU Kabupaten Cilacap,  KPU Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Tegal, KPU Kabupaten Kendal, KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Demak, KPU Kota Magelang, KPU Kota Pekalongan, KPU Kota Semarang, KPU Kota Tegal, turut mengundang instansi terkait yaitu Bawaslu Kabupaten Purbalingga. 

Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dalam sambutannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman regulasi guna memahami aturan main.

Ketua KPU Kabupaten/Kota harus mampu memitigasi permasalahan.
Memberikan perhatian dalam memberikan pelayanan kepada pemilih, salah satu contoh dapat dilaksanakan dalam debat publik pasangan calon agar  tidak terjadi ujaran-ujaran yang menyerang personal dan menjatuhkan antar pasangan calon dan memastikan pengelolaan logistik pilkada berjalan dengan baik. 

Dalam pengarahan kegiatan, Mey Nurlela Kadiv SDM dan Litbang menyampaikan bahwa kegiatan untuk mencatat dan merangkum kebutuhan organisasi, bagaimana pelaksanaan kerja-kerja Komisioner dan hubungan dengan Sekretariat berjalan sesuai ketentuan dan memetakan dan meminimalisir permasalahan internal di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Hadir pada kegiatan Narasumber, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. merupakan Wakil Dekan sekaligus Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman, menyampaikan materi terkait Penguatan Kelembagaan KPU Jelang Pilkada Serentak, diantaranya meliputi tantangan yang akan dihadapi KPU beserta menawarkan solusi yang diharapkan dapat menjadi referensi pemecahan masalah, sekaligus mitigasi yang dapat diambil oleh KPU. (*)