Ramai Pernyataan Kontroversial Cabup Purbalingga Soal Bansos, Begini Kata Tiwi

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Sebuah video viral calon bupati Kabupaten Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi soal bantuan sosial (bansos) memicu respon publik. 

Pernyataanya menjadi sorotan dan dianggap kontroversial terkait bantuan sosial. 

Pasalnya apa yang disampaikan seolah-olah mengisyaratkan penerima bantuan yang berpihak ke lawan politiknya akan dihapus dari daftar penerima. 

Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah potongan video yang diunggah akun instagram @majeliskopi08 dan menjadi viral di media sosial.

Video berdurasi 1 menit 15 detik kemudian diposting ulang oleh akun sosmed lambeturah dan telah dikomentari sebanyak 7.576 komentar dengan jumlah like sebanyak 50.353 hingga Jumat (18/10/2024) pukul 10.24 WIB. 

Baca juga: Bus Angkutan Umum di Terminal Bobotsari Purbalingga Jalani Pemeriksaan Laik Jalan

Dalam video itu Tiwi sapaan akrabnya menyampaikan, "Kalau itu Linmas ngotot ke sebelah, itu bisa saya coret besok ke depan". 

Pernyataan tersebut seolah mengisyaratkan penerima bantuan yang berpihak ke lawan politiknya akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial di masa mendatang.

Video ini langsung mendapat tanggapan beragam komentar dari masyarakat terutama netizen.

Dalam video tersebut Tiwi menyatakan bahwa bantuan seperti PKH dan Bansos merupakan program dari pemerintah pusat.

Bukan dari bupati atau pejabat daerah secara pribadi.

Tiwi menyebutkan berbagai program bantuan seperti PKH dan BPNT bukanlah bantuan yang berasal dari dirinya secara pribadi, melainkan dari pemerintah pusat.

"Yang namanya program PKH, program BNPT, dan program bansos itu dari pemerintah pusat, bukan dari Ibu Tiwi pribadi," ucapnya dihadapan para relawan. 

Tiwi menyatakan sebagai kepala daerah, ia memiliki "privilege" mencoret atau mengganti penerima bantuan apabila tidak setuju dengan keputusan yang diambil di tingkat desa.

Pernyataan lainnya justru menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Yang namanya Bupati itu punya privilege. Saya tuh bisa nyoret yang ini, saya tidak setuju, saya mau ganti orang ini," katanya. 

Ungkapan Tiwi ini menjadi viral dan menuai berbagai reaksi serta komentar. 

Banyak yang mempertanyakan bagaimana bantuan sosial dapat tetap tepat sasaran apabila diwarnai oleh keputusan politik.

Dalam kesempatan tersebut Tiwi mengatakan memang tanda tangan kepala daerah itu sakti. 

"Tanda tangane kepala daerah, tanda tangane bupati itu sakti ya bapak ibu jadi sampaikan itu pada masyarakat," tambahnya. 

Sementara itu Cabup Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat ditemui Tribunbanyumas.com di Rumah Pemenangan Tiwi - Hendra mengatakan bahwa video itu memang memunculan persepsi di masyarakat dan ada miss komunikasi. 

Pihaknya membenarkan bahwa saat itu memang acara internal relawan dan pada saat itu ada relawan yang bertanya.

"Ada yang bertanya Bu Tiwi kalau ada penerima PKH yang mampu bagaimana? Maka secara spontan saya jawab coret. 

Saya sebetulnya tidak menanggapi masalah dukungannya akan kemana tetapi saya menanggapi PKH mampu ya pasti dicoret, karena kita sepakat, siapapun yang dapat PKH yang diprioritaskan tidak mampu," ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (18/10/2024). 

Pihaknya selama ini di jajaran Pemkab Purbalingga tetap senantiasa memberikan bantuan secara tepat sasaran sehingga kalau ada penerimaan manfaat yang ternyata mampu pasti akan dicoret. 

"Ini jutru sebagai bahan evaluasi terdapat bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran.

Saya mengajak agar mengawal ini bersama-sama, kalau ada yang dirasa mampu ya dilaporkan. 

Karena bantuan ini bermula dari pengusulan di bawah, memang ada yang dirasa tidak tepat ini jadi bahan evaluasi jajaran pemerintah di Kabupaten atau bawah agar bantuan dapat menyasar secara tepat," ungkapnya. 

Tiwi mengklarifikasi bahwa dalam video itu disajikan tidak lengkap dan hanya potongan saja dan mengandung miss persepsi di masyarajat sehingga perlu diluruskan.

"Kontesnya adalah menanggapi penerimaan bantuan yang mampu. 

Saya tegas bilang mencoret memang saya bilang mencoret bagi penerima yang mampu," imbuhnya. (jti)