Bupati Petahana Tiwi Soal Video yang Gegerkan Purbalingga: Sebut Tak Lengkap, Ini Kronologi Versinya

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Lagi heboh di Purbalingga soal video viral calon bupati Kabupaten Purbalingga yang juga petahana, Dyah Hayuning Pratiwi.

Video yang memicu kehebohan publik itu berisi soal bantuan sosial (bansos)

Pernyataanya menjadi sorotan dan dianggap kontroversial terkait bantuan sosial. 

Pasalnya apa yang disampaikan seolah-olah mengisyaratkan penerima bantuan yang berpihak ke lawan politiknya akan dihapus dari daftar penerima. 

Baca juga: Kisah Pilu Rombongan Santri Bantul Mau Ikut MTQ di Semarang, 4 Tewas 12 Luka Usai Kecelakaan di Tol

Video tersebut beredar di sejumlah akun media sosial dan mendapatkan tanggapan, karena terkesan Tiwi akan mencoret penerima bansos apabila mendukung lawan politiknya.

Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut diposting di akun sosmed lambe turah dan mendapatkan ribuan komentar dan puluhan ribu like. 

Tiwi mengatakan video tersebut memang menimbulkan kontroversi dan perbedaan pemahaman.

"Pernyataan itu saya sampaikan saat acara dengan relawan. 

Ada pertanyaan dari salah seorang yang hadir bagaimana jika ada orang yang mampu tapi menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH). 

Saya jawab langsung bahwa akan dicoret," katanya kepada Tribunbanyumas.com saat ditemui di Rumah Pemenangan Tiwi-Hendra, Jumat (18/10/2024). 

Ditegaskan, sebenarnya Tiwi tidak menanggapi masalah dukungan kemana, namun menanggapi penerima PKH tapi merupakan warga mampu, akan dicoret. 

Karena PKH diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu. 

"Selama ini Pemkab Purbalingga selalu berupaya memberikan bansos tepat sasaran. 

Jadi kalau ada penerima bansos yang tidak tepat sasaran tentu akan dicoret. 

Ini terus menjadi bahan evaluasi kami di Pemkab Purbalingga," imbuhnya. 

Tiwi mengklarifikas video tersebut ditampilkan tidak lengkap.

Sehingga pernyataannya menimbulkan kontroversi dan perbedaan pemahaman.

Ditegaskan, pihaknya memberikan bansos kepada warga yang tidak mampu. 

"Apabila ada warga mampu yang menerima bansos makanya akan dicoret," tambahnya.

Tiwi juga mengajak masyarakat ikut mengecek dan melaporkan apabila ada penerima bansos yang tidak sesuai ketentuan. 

Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Purbalingga, agar penyaluran bansos tepat sasaran. 

Tiwi memaparkan bahwa secara umum penyaluran Bansos di wilayahnya sudah baik. 

Hal itu dibuktikan dengan persentase penduduk miskin dan persentase penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan di tahun 2024.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menyebutkan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 14.18 persen atau turun 0,81 persen dibandingkan capaian tingkat kemiskinan tahun 2023 yakni sebesar 14,99 persen.

"Persentase penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 yang mencapai 0,81 persen merupakan merupakan yang terbaik atau tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten kota di Jateng. 

Salah satunya karena program Bansos yang tepat sasaran," imbuhnya. (jti)