25 Tahun jadi Pengacara, Ini Alasan Hotman Paris Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Saya Pengacara Makmur

25 Tahun jadi Pengacara, Ini Alasan Hotman Paris Ogah Masuk Kabinet Prabowo: Saya Pengacara Makmur

TRIBUNJATENG.COM- Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengakui bahwa dirinya tidak mau masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Meski sudah 25 tahun menjadi pengacara Hotman menungkap alasanyanya untuk tidak mau masuk ke politik. 

Hotman mengaku jika menjadi menteri, pendapatannya akan sangat jauh dibanding profesinya kini. 

"Kalau gua jadi menteri, berapa sih gajinya? Paling tinggi Rp100 juta," ujarnya di Kopi Gemoy, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (19/10/2024).

"Gua satu kasus bisa Rp5 M. Kalau 10 kasus Rp50 M," imbuh Hotman Paris mengutip TribunJatim.

Diakui Hotman Paris sudah bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra,  Sufmi Dasco Ahmad saat menjelang pemanggilan kandidat menteri dan wamen Prabowo.

Dalam beberapa kali pertemuannya tersebut, Hotman Paris menyampaikan kepada Dasco bahwa dirinya lebih senang membantu presiden dengan caranya sendiri.

Yakni dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat lewat Hotman 911.

"Saya akan khusus membantu presiden untuk pengais-pengais keadilan seperti ini," kata Hotman Paris.

"Mereka akan kasih perhatian khusus. Kebetulan saya pengacaranya Prabowo 25 tahun," tuturnya.

"Dan mereka tahu saya sebagai pengacara sangat makmur, duitnya banyak banget," ucap Hotman Paris.

"Jadi enggak mungkin saya tinggalkan itu," celetuknya.

Kabinet Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo Subianto secara langsung membacakan dan mengumumkan daftar menteri yang akan membantunya selama lima tahun ke depan, Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara Jakarta.

Total setidaknya ada 53 menteri, yang dibagi menjadi tiga bagian yakni Kementerian Koordinator, Kementerian Teknis, serta Lembaga Setingkat Menteri.

Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 Kementerian Koordinator (Kemenko) dan 41 Kementerian Teknis.

Berikut susunan lengkap Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.

Kementerian koordinator

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Kementerian Teknis 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Erick Thohir 

Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati

Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Agama: Nasaruddin Umar

Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

Menteri Pendidikan Tinggi, Science, dan Teknologi: Satryo Soemantri Brodjonegoro

Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Teuku Riefky Harsya

Menteri Perdagangan: Budi Santoso

Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Perkeja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Bahlil Lahadalia

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji

Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid

Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid 

Menteri Sekretariat Negara: Prasetyo Hadi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

Menteri Luar Negeri: Sugiono

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Maruarar Sirait

Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Suryanegara

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto

Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy

Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

Lembaga Setingkat Menteri/Tidak di Bawah Koordinasi

Menteri Koordinator Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra

Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

Kantor Staf Presiden: HM Putranto

Kepala Kantor Komunikasi Presiden: Hasan Nasbi

Sekretariat Kabinet: Teddy Indra Wijaya.