Debat Pilgub Jateng Memanas, Luthfi Tantang Transparansi Publik: Rumah Rakyat dan Jateng Ngopeni

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Suasana Debat Pilkada Jawa Tengah 2024 semakin memanas ketika calon gubernur nomor urut dua, Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan kritis terhadap penjelasan rivalnya, Andika Perkasa, mengenai indeks pelayanan publik Jawa Tengah yang disebut telah mencapai 4,41, lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Dengan tegas, Luthfi menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pondasi utama untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan.

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008, Luthfi menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dari berbagai badan dan instansi pemerintah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Suasana Debat Pilgub Jateng Memanas, Pendukung Paslon 01 Ganggu Penyampaian Visi Luthfi-Yasin

“Pejabat di setiap OPD harus menjadi ‘duta pelayanan publik’ yang proaktif memastikan pelayanan dapat diakses semua lapisan masyarakat,” tegas Luthfi.

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Luthfi menggagas ide inovatif berupa “Rumah Rakyat,” di mana Rumah Gubernur akan dibuka pada hari-hari tertentu bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Warga bisa datang kapanpun, tahu langsung apakah gubernurnya benar-benar peduli atau sekadar pencitraan,” ujarnya dengan penuh semangat.

Selain itu, untuk mengatasi kendala akses layanan publik, Luthfi mengusulkan pendirian mal pelayanan publik di setiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di berbagai kota di Jawa Tengah.

Menurutnya, dengan adanya mal pelayanan publik di tingkat regional, masyarakat di desa tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Semarang untuk mengurus keperluan administrasi.

“Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang, cukup di mal pelayanan publik wilayah masing-masing,” jelasnya.

Tidak berhenti di situ, Luthfi juga memperkenalkan konsep digital dengan aplikasi terpadu bernama Jateng Ngopeni, yang dirancang untuk memusatkan seluruh layanan publik dalam satu platform digital.

Melalui aplikasi ini, warga dapat mengakses informasi dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, hingga transparansi anggaran OPD secara real-time.

“Semua bisa diakses sesuai kebutuhan warga, dari pendidikan, kesehatan, hingga anggaran OPD. Warga berhak tahu,” ungkap Luthfi dengan optimis.

Dalam pemaparan yang singkat namun rinci, Luthfi menyampaikan komitmen penuh untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan terbuka.

Bagi Luthfi, keterbukaan informasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah.

Ia menegaskan bahwa hal ini akan menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahannya apabila terpilih memimpin Jawa Tengah. (*)