Desa Terpencil Jadi Sorotan Luthfi di Debat Pilgub Jateng: "Pemimpin Harus Tahu Masalah Warga"

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Debat Pilkada Jawa Tengah 2024 semakin memanas saat calon gubernur nomor urut dua, Ahmad Luthfi, menantang Andika Perkasa, rivalnya dari pasangan nomor urut satu, terkait solusi bagi desa-desa di wilayah timur Jawa Tengah yang masih minim akses dan fasilitas.

Mengungkap data bahwa Jawa Tengah memiliki 7.810 desa dan 753 kelurahan, Luthfi mempertanyakan rencana Andika dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah terpencil tersebut.

Andika menjawab dengan rencana memperluas akses internet ke seluruh desa di Jawa Tengah, mengingat saat ini penetrasi internet baru mencapai 82 persen, di bawah rata-rata nasional.

Baca juga: Debat Pilgub Jateng Memanas, Luthfi Tantang Transparansi Publik: Rumah Rakyat dan Jateng Ngopeni

Ia menyebutkan bahwa satelit seperti Telkom Mangosky dan Starlink akan digunakan untuk menjangkau desa-desa yang masih berada dalam area blackspot.

Namun, jawaban ini langsung dikritisi oleh Luthfi, yang menyoroti bahwa internet bukanlah satu-satunya kebutuhan mendesak bagi desa-desa di ujung timur Jawa Tengah, seperti Desa Temparak yang mayoritas dihuni nelayan.

Menurutnya, nelayan di desa tersebut menghadapi masalah serius terkait ekonomi dan akses sumber daya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari pendangkalan muara yang mengganggu aktivitas melaut hingga harga ikan yang sangat rendah, seperti ikan kembung yang hanya dihargai Rp 3.000 per kilogram.

“Ada hal yang menggelitik dari 7.810 desa, bahwa blackspot di 102 desa itu bisa terpenuhi dengan internet. Tapi bagaimana dengan desa-desa di ujung timur Jateng? Di sana ada Desa Temparak yang isinya nelayan,” ujar Luthfi dalam debat yang digelar pada Rabu (30/10/2024).

Luthfi menambahkan bahwa seorang pemimpin harus lebih dari sekadar hebat, tetapi juga harus benar-benar memahami kondisi lapangan.

"Pimpinan tidak perlu hebat, tapi pimpinan harus tahu,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk turun langsung ke masyarakat, terutama di daerah pesisir, dan memahami masalah-masalah yang nyata dihadapi oleh warga setempat.

Menurut Luthfi, selain tantangan alam seperti pendangkalan muara, para nelayan juga kesulitan dengan biaya bahan bakar yang tinggi dan akses pasar yang terbatas, yang membuat mereka sulit mendapatkan harga jual ikan yang adil.

Baginya, pemerintah perlu memberikan solusi yang tidak hanya fokus pada teknologi digital, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Luthfi menyatakan bahwa prioritas pemerintah daerah seharusnya mencakup solusi komprehensif untuk seluruh warga, tidak terbatas hanya pada area dengan akses teknologi yang baik.

Dengan memahami dan mengatasi permasalahan riil di lapangan, ia yakin kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah akan meningkat secara merata. (*)