Apa yang Perlu Disikapi Bila Inflasi dan Deflasi Terjadi?

Oleh : Dr. Yeni Priatna Sari, M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA
Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan Politeknik Harapan Bersama.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Tegal

TRIBUNJATENG.COM - Sejak bulan Mei hingga September 2024 Indonesia telah mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut, angka deflasi bervariasi telah terjadi.

Deflasi di bulan Mei pada angka 0,03 persen, bulan Juni 0,08 % , bulan Juli di 0,18 % , bulan Agustus 0,03?n di bulan September di angka 0,12 % .

Selama ini sering kita mendengar adanya inflasi yang terjadi.

Akan tetapi saat ini yang terjadi adalah deflasi.

Baca juga: Kota Semarang Mulai Inflasi, Emas Jadi Komoditas Paling Berpengaruh

Deflasi dan inflasi adalah dua fenomena ekonomi yang saling berlawanan namun sama-sama memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam situasi inflasi, masyarakat cenderung mengalami penurunan daya beli karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pendapatan mereka.

Hal ini menyebabkan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih mahal dan memicu ketidakstabilan ekonomi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Inflasi yang tinggi juga dapat memicu tuntutan kenaikan upah. 

Di sisi lain, inflasi dianggap sebagai tanda perekonomian yang berkembang karena mencerminkan adanya permintaan yang kuat dalam pasar.

Sedangkan, deflasi membawa tantangan yang berbeda bagi masyarakat.

Meskipun harga barang turun, hal ini sering kali disertai dengan penurunan tingkat produksi dan lapangan pekerjaan.

Saat deflasi, perusahaan enggan berinvestasi atau memproduksi barang dalam jumlah besar karena takut tidak akan terjual.

Ini dapat menyebabkan pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat menurun. 

Akibatnya, meskipun harga rendah, daya beli masyarakat tetap terganggu karena berkurangnya pendapatan atau kehilangan pekerjaan.

Lalu apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat? Apakah yang perlu dipersiapkan jika kondisi ini terus terjadi dan berkelanjutan?

Secara sepintas bagi masyarakat, adanya penurunan harga barang dianggap membahagiakan bagi sebagian kalangan, akan tetapi kondisi ini ternyata
 
 merupakan tanda-tanda dari adanya kondisi ekonomi negara yang semakin memburuk.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, pernah terjadi resesi ekonomi dengan di awali deflasi secara berturut-turut, dan ini dapat dijadikan pembelajaran.

Yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi deflasi saat ini adalah tetap menjalankan kehidupan seperti biasa, dan bersiap untuk menghadapi kondisi ekonomi yang semakin berat di beberapa bulan mendatang.

Dengan tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan menghindari perilaku konsumtif.

Sedangkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, dapat memberikan angin segar agar beban masyarakat berkurang, seperti kebijakan membatalkan rencana kenaikan PPn dan kebijakan lainnya yang tidak pro rakyat.

”Inflasi dan deflasi memiliki dampak sosial-ekonomi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Inflasi dapat mengurangi daya beli, memperburuk kesenjangan sosial. Sementara deflasi sering kali menyebabkan penurunan produksi, meningkatnya pengangguran, dan risiko kondisi ekonomi terpuruk”.

Kedua fenomena ini memerlukan respons kebijakan politis pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan moneter maupun fiskal, untuk menjaga stabilitas ekonomi secara umum.

Siapa yang dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat agar siap menghadapi segala kondisi baik deflasi maupun inflasi?

Baca juga: 12 Daerah Raih "Jateng Inspiring Economic Effort Award 2024" atas Keberhasilan Kendalikan Inflasi

Apakah perilaku dan literasi keuangan setiap warga negara telah siap menghadapi tantangan perekonomian ke depan? perlukah pihak Lembaga Pendidikan dan Sosial ikut disertakan dalam menyelesaikan permasalahan ini?

Siapa pula yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk selalu melek atas perkembangan ekonomi dan mendorong perekonomian masyarakat untuk bergerak dalam usaha yang berbentuk usaha mikro, kecil atau menengah, selain ’Booster’ nya dari Pemerintah itu sendiri.

Tentang mengajak siapa yang dapat turut serta menyelesaikannya, dan hendaknya semua pihak dapat duduk bersama. (*)