Kesejahteraan Guru dan Evaluasi Sistem Pendidikan Disampaikan Muhdi di HGN 2024

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Berbagai harapan mewarnai perayaan HUT PGRI Ke-79 dan hari guru nasional 2024 di Kota Semarang, Senin (25/11). Selain kesejahteraan guru atau tenaga pendidik, evaluasi sistem pendidikan juga tidak luput di perhatian. 

Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, S.H., M.Hum. Hari Guru Nasional (HGN) 2024 mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat". Nampaknya sekarang sedang terus disiapkan oleh kementerian dalam rangka membuat guru-guru hebat, agar Indonesia mampu menyongsong Indonesia emas serta menjadi negara yang maju dan kuat. 

Muhdi mengungkapkan, ada beberapa catatan penting, pemerintah ingin berupaya sekuat tenaga memajukan pendidikan dengan memprioritaskan kualitas guru dan kesejahteraan para guru. Negara ingin memastikan seluruh guru berkualifikasi pendidikan S1.

"Kemudian yang kedua, seluruh guru bersertifikat pendidik karena kesejahteraan guru nanti melalui sertifikat pendidik agar mendapat tunjangan profesi guru," kata Muhdi usai memimpin upacara HUT PGRI Ke-79 dan hari guru nasional 2024 di kampus IV Upgris, Kota Semarang, Senin (25/11). 

Ia menambahkan, catatan berikutnya adalah memastikan bahwa pemerintah akan melakukan pelatihan bagi guru, tidak saja guru BK, tapi juga guru kelas dan guru mapel, terkait dengan bimbingan konseling. Hal ini karena maraknya berbagai kejadian yang terjadi di sekolah, baik karena kesalahan guru itu sendiri maupun anak.

"Ingin guru-guru tidak menjadi katakanlah, mungkin obyek ya, mungkin bahasa yang ramai kriminalisasi, ya, tapi tadi jangan sampai ada guru karena melaksanakan tugas profesinya menjadi terpidana, ini menjadi penting," ujarnya. 

Muhdi menambahkan, dalam waktu dekat kita akan memasuki era penerimaan peserta didik baru. Pemerintah sedang menyiapkan sebuah kebijakan baru yang lebih adil, yang lebih memastikan akses bagi seluruh masyarakat.

"Jadi, mutu itu penting, tapi bagi Pak menteri akses itu jauh lebih penting karena apa semua harus memperoleh pendidikan yang baik. Sehingga PPDB menjadi kunci agar semua anak dipastikan memperoleh pendidikan terbaik dan tidak ada anak lagi yang tidak sekolah, maka akses itu akan menjadi kunci PPDB nampaknya nanti zonasi ini yang sekarang sudah berlaku akan dievaluasi dengan lebih memastikan agar ada keadilan bagi semuanya," ujarnya. 

Pihaknya juga berharap zonasi sekolah pada saat PPDB patut untuk ditinjau. Kalaupun masih menggunakan zonasi harus tetap memberikan ruang yang cukup bagi siswa yang berprestasi.  Untuk tingkatan SD karena semua desa ada sekolah mungkin zonasi bisa diperlakukan secara penuh, tetapi untuk SMP dan SMA karena jarak yang berbeda, maka sudah semestinya pemerintah mempertimbangkan agar zonasi prosentase nya tidak seperti kemarin.

"Kalau perlu semakin naik semakin kecil,  Prestasi semakin besar ini saya berharap menjadi rumusan penting ke depan. Yang ke-2 yang sedang terus dikaji, kami tidak pada posisi setuju atau tidak setuju mengenai UN ya, tetapi yang pasti bahwa untuk pemetaan pendidikan yang lebih presisi, maka seluruh anak memang harus dievaluasi untuk memastikan bagaimana hasil pendidikan di Indonesia," ujarnya. 

Selain itu, dalam perayaan HUT PGRI Ke-79 dan hari guru nasional 2024 ini tidak boleh ada lagi guru atau tenaga pendidikan non-ASN di sekolah negeri. Maka melalui undang-undang ASN dengan semangat Menteri Pendidikan baru, ia berharap dipastikan tahun ini, semua guru-guru nona ASN tenaga kependidikan non-ASN akan berubah statusnya menjadi guru-guru ASN tenaga kependidikan ASN apapun namanya, baik itu PPPK atau PNS.

"Bagi kami yang penting segera terselesaikan dan ini sudah dijanjikan oleh Pak Menteri itu sendiri untuk memastikan itu.  Kemudian sertifikasi harus segera dituntaskan, termasuk rekrutmen PPPK yang besok. Saya harap tahun 2025 di saat diselesaikan secara baik saya kira yang utama itu ya," pungkasnya. (*)