Terkuak Ternyata Pihak TK Darul Fiqri Rembang Paksa Murid Pasang Baner Paslon 02 Harno-Hanies

Berselang beberapa jam, pesan tersebut dibalas pada pukul 09.06 dengan tulisan, "Wa'alaikum salam.. nggeh mbk, matur suwun,"

Pada berita sebelumnya, kuasa hukum para ketiga orang tua murid TK, korban politik di Kabupaten Rembang mengatakan telah mengantongi sejumlah bukti terkait ketiga anak yang diblack-list oleh pihak sekolah.

"Bukti-bukti itu telah ada, ada beberapa bukti percakapan lewat WhatsApp. Itu telah dihapus oleh pihak yang bersangkutan," jelas Ahmad Najieh, Senin (25/11/2024).

Untuk itu, pihaknya melakukan pendalaman terhadap bagaimana proses ini berjalan. Pihaknya akan melakukan pendampingan mulai dari saat ini hingga proses tersebut selesai.

Kendati demikian, Najieh menemukan bukti dari perwakilan sekolah yang menunjukan pengeluaran anak, termasuk pesan yang dikirimkan oleh perwakilan sekolah yang telah dihapus.

"Pada intinya, kalau melihat dari percakapan tersebut. Pada prinsipnya dua orang anak TK kalau memang tidak mau memilih maka di blacklist pihak sekolah," ujarnya.

"Tidak ada surat dikeluarkan karena itu bersifat lisan. Maka pihak orang tua tahu diri dan akhirnya mengundurkan diri," tambahnya.

Saat ini, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti termasuk kecurangan pilkada yang dilakukan di lingkungan TK tersebut.

Terkait nasib para ketiga anak itu, saat ini sudah bersekolah di tempat yang baru. 

Kasus ini juga mendapatkan perhatian dari Ombudsman Jawa Tengah, dari keterangan Siti Farida Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, mengatakan saat pihaknya telah bergerak untuk melakukan investigasi terkait kejadian itu.

"Kami mengoptimalkan koordinasi lebih dahulu, kemarin sore pak Sekda menjanjikan untuk melakukan follow-up. Kita lihat dahulu, selain itu kami juga berjejaring dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)," ujarnya saat dihubungi Tribunjateng, Senin (25/11/2024).

Untuk itu, dia berharap pihak korban atau orang tua pelajar TK yang dirugikan itu mau untuk melaporkan kejadian ini kepada KPAI.

Selain itu, pihaknya mendorong para instansi/perangkat daerah terkait pendidikan dan perlindungan anak. 

Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, mendapatkan pelayanan pendidikan, tanpa diskriminasi. 

"Pemerintah Daerah melalui perangkatnya harus hadir menyelesaikan persoalan dimaksud," kata Siti Farida.