Hasil Hitung Cepat Litbang Kompas di Pilkada Jateng 2024, Luthfi-Taj Yasin Unggul 59,44 Persen Suara

"Sehingga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi tidak perlu dilakukan karena bisa jadi nanti kebijakannya berbeda dengan pemerintah pusat, pemahaman ini harusnya diluruskan. Karena siapapun yang jadi, maka harus mengikuti kebijakan pusat" ujarnya.

Terkait adanya dukungan Prabowo Subianto dan Jokowi yang mendukung Luthfi-Taj Yasin, Khafid memberi tanggapan bahwa popularitas dalam pemilihan kepala daerah sangat penting.

"Sosok yang dipilih adalah sosok yang dikenal, yang diterima dan 'isi tas'. Sosok incumbent itu pasti memiliki popularitas karena sudah dikenal masyarakat. Tapi faktor utamanya adalah sosok itu bisa diterima masyarakat," ujar Khafid.

Sementara itu, Junaidi dan Khafid sepakat jika debat Pilkada memang dibutuhkan dan sangat penting untuk dilakukan.

Namun, debat yang dilakukan sebanyak 3 kali itu tidak terlalu signifikan dalam memyakinkan masyarakat untuk memilih seorang calon kandidat.

"Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara demokratis. Sehingga visi misi calon itu sangat signifikan karena hal itu yang perlu ditonolkan oleh kandidat calon kepala daerah. Sehingga debat itu mempengaruhi pemilih,"

"Namun, hal itu bukan satu-satunya yang menentukan tapi popularitas dan sosok yang diterima masyarakat itu yang menentukan. "Saya lebih senang jika Pilkada dilakukan debat di panggung-panggung masyarakat daripada pamer visi misi di baliho-baliho yang jarang terbaca masyarakat," ujar Juanidi.

Baca juga: Hasil Pilkada Jakarta 2024, 1 Atau 2 Putaran? Pramono-Rano Unggul Versi Quick Count 5 Lembaga

Sementara itu, Khafid menyebut setiap tahun demokrasi mengalami perubahan.

Saya sejak 2004 saya sudah menyiapkan diri untuk membuat demokrasi ala Indonesia. pada tahun 2004 tidak ada debat, tapi kita membuat panggung-panggung debat," ujar Khafid.

Terkait biaya politik yang sangat besar, Khafid menceritakan pengalamannya ketika mencalonkan diri di DPR provinsi dan DPR RI.

"Saya jadi anggota DPR Provinsi tahun 2004, saya mengeluarkan biaya Rp 368 juta. Sementara tahun 2009 saya habis Rp 800 juta. Saya tidak melakukan money politik, tapi saya sadar berpolitik butuh biaya. Semnetara tahun 2014 saya mencalonkan di DPR RI habis Rp 4 miliar padahal saya tidak melakukan money politik. di Pilkada 2014 itu menjadi pembelajaran penting buat saya karena suara saya hilang. Sekarang sudah ada Si rekap dan quick count sehingga lebih terkontrol" ujar Khafid.

Khafid mengakui bahwa demokrasi di Indonesia sagat baik karena menjunjung adiluhung.

Budaya politik di Indonesia yakni adiluhung yang menghargai perbedaan," ujar Khafid.

Sementara itu, Junaidi mengkawatirkan adanya biaya politik yang sangat besar di pesta demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, hal itu mempengaruhi keberjalanan demokrasi khususnya para generasi muda saat ini.