Link Real Count Pilgub Jawa Timur 2024, Luluk-Lukman Vs Khofifah-Emil Vs Risma-Gus Hans

Link Real Count Pilgub Jawa Timur 2024, Luluk-Lukman Vs Khofifah-Emil Vs Risma-Gus Hans

TRIBUNJATENG.COM - Berikut ini link Real Count atau hasil hitung suara pemilihan gubernur Jawa Timur 2024, Luluk-Lukman Vs Khofifah-Emil Vs Risma-Gus Hans.

Hari ini Rabu (27/11/2024) masyatarakat Indonesia mengikuti pemilihan pemimpin daerah baik dari tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.

Termasuk di wilayah Jawa Timur.

Ada tiga pasangan calon yang maju dalam perebutan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Pertama, pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim.

Pasangan berikutnya adalah pasangan petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Terakhir, pasangan mantan Mensos Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Hasil pemilihan atau hasil hitung suara sementara bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

Berikut ini link hasil hitung sementara untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur:

https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/jawa-timur

Buka website resmi KPU, lalu klik kolom 'Pemilihan Gubernur' 

Kemudian klik kolom provinsi dan pilih Jawa Timur.

Nantinya akan muncul setiap wilayah dan bisa dilihat pendapatan suara setiap pasangan calon.

Quick Count

Quick Count merupakan penghitungan cepat dengan mengambil sebagian data hasil penghitungan suara dari beberapa TPS.

Quict Count biasanya dilakukan oleh lembaga survey.

- Tribunnews : https://www.tribunnews.com/

- Kompas.com : https://www.youtube.com/watch?v=rkuLv9DqZzw

- Litbang Kompas : https://pemilu.kompas.com/quickcount/litbang-kompas/pilkada-jawa-timur

- Charta Politika : https://pemilu.kompas.com/quickcount/charta-politika/pilkada-jawa-timur

Disclaimer:

Publikasi Form Model C/D Hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan untuk memudahkan akses informasi publik.

Penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*)