PPN 12 Persen, Wiwid : Tahun Depan Bakal Lebih Sulit Cari Rumah Subsidi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Realisasi wacana kenaikan PPN 12 persen tinggal menghitung hari.

Pasalnya kenaikan PPN bakal diberlakukan 1 Januari 2025 mendatang.

Harga sejumlah Barang Kena Pajak (BKP) berwujud tentunya bakal terkerek naik.

UU PPN pasal 4 ayat 1 juga menjelaskan BKP berwujud yang akan terkena kenaikan PPN.

Seperti barang elektronik, televisi, kulkas, hingga smartphone.

Pakaian dan barang-barang fashion, lalu tanah dan bangunan.

Lalu perabot rumah tangga, seperti kursi, meja dan lemari.

Makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan.

Kemudian kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor dan truk juga terkena PPN 12 persen.

Jika dilihat dari UU PPN, harga rumah subsidi kemungkinan juga bakal mengalami kenaikan.

Hal tersebut bakal terjadi merata di seluruh Indonesia tak terkecuali di Jateng.

Meski hingga kini belum ada edaran resmi mengenai harga rumah subsidi di Jateng.

Namun tanah dan bangunan masuk dalam BKP berwujud pada UU PPN.

Diketahui Kepmen PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 menjadi dasar penyesuaian harga jual rumah subsidi untuk 2023-2024.

Dalam Kepmen tersebut harga rumah di wilayah Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, untuk tahun 2024 sebesar Rp 166 juta.

Harga tersebut naik Rp 4 juta dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 162 juta per unitnya.

Melihat data tersebut, warga Jateng yang belum memiliki hunian langsung mengerutkan dahi.

Apalagi di tengah gejolak ekonomi yang tak menentu, serta PHK yang selalu menghantui.

"Dari 2021 sampai 2024 cari rumah subsidi saja sulit minta ampun. Belum dapat rumah subsidi harganya naik tahun depan," terang Wiwid (41) warga Kabupaten Kendal, Jumat (29/11/2024).

Sebagai buruh lepas di salah satu industri pengolahan kayu, Wiwid selalu ditolak saat mengajukan dokumen permohonan mendapatkan rumah subsidi.

Ia berujar sering ditolak perbankan karena gaji kurang serta bukan pekerja tetap.

"Kalau sampai harga rumah subsidi naik juga kerena PPN 12 persen ya nasib saya dan jutaan warga lainnya yang belum bisa punya hunian sendiri. Karena akan lebih susah lagi ditambah kenaikan gaji tak seimbang dengan kebutuhan hidup," jelasnya.

Adapun angka backlog atau kebutuhan akan kepemilikan rumah di Jateng pada 2024 tembus di angka 324.855 unit.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Jateng terus berupaya menekan angka backlog.

Bahkan Sekda Provinsi Jateng Sumarno sempat berujar, penyediaan hunian terjangkau ke depan semakin berat.

"Sehingga perencanaan tata ruang untuk penyediaan hunian yang terjangkau menjadi hal penting," ujar Sumarno beberapa waktu lalu.

Baca juga: KPU Blora Mulai Lakukan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Baca juga: 233 Penderita Stunting di Karanganyar Terima Bantuan Tambahan Asupan Gizi

Baca juga: Rektor USM Kunjungi UMKM di Kelurahan Plombokan Semarang 

Baca juga: Galeri Investasi Poltek Harber Raih Penghargaan GI Award 2024