Bisnis Properti Tetap Cerah di 2024, Ini Prediksi Pakar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan prospek bisnis properti di Indonesia bakal tetap cerah di 2024, meski ada beberapa tantangan yang dapat menghambat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, peluang bisnis properti di Indonesia masih sangat tinggi.

Pasalnya, menurut dia, sebanyak 12,7 juta keluarga di Indonesia masih belum memiliki rumah. Terlebih, angka itu terus bertambah 680.000 keluarga baru setiap tahunnya.

"Potensi bagi bisnis properti ke depan masih relatif besar," ujarnya, dalam Webinar Property Outlook 2024, Selasa (27/2).

Herry menilai prospek bisnis properti akan cerah ke depannya, karena pemerintahan selanjutnya terlihat mendukung bisnis ini.

Hal itu berdasarkan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, di mana pemerintah di kabinet baru akan membangun 3 juta rumah, melanjutkan program satu juta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, sebanyak 3 juta rumah itu secara merata akan dibangun masing-masing 1 juta rumah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir.

"Bila mengacu pada dokumen visi dan misi para calon presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, terlihat bahwa mereka memiliki komitmen tinggi terkait dengan penyediaan perumahan dan hunian yang layak," ucapnya.

Meski prospek bisnis properti ke depan bakal cerah, Herry menuturkan, ada sejumlah hambatan yang bakal menjadi tantangan besar di bisnis ini.

Misalnya lahan yang tersedia untuk membangun hunian di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan semakin terbatas, sedangkan jumlah keluarga yang membutuhkan rumah meningkat setiap tahun.

Selain itu, dia menambahkan, para pengembang perumahan juga harus memberikan harga rumah yang terjangkau agar 12,7 juta keluarga ini mampu membeli rumah impiannya.

Herry menyatakan, ketersediaan dana murah yang sesuai dengan karakteristik pembiayaan perumahan juga menjadi hambatan tersendiri bagi upaya penyediaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, ia berujar, jumlah pengembang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi mitra bagi pemerintah dan bank penyedia kredit terbatas.

"Oleh karenanya, ke depan perlu dikembangkan berbagai kebijakan dan inovasi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di sektor properti dan berpihak kepada masyarakat," tuturnya. (Kompas.com/Isna Rifka Sri Rahayu)

Baca juga: Buah Bibir : Wulan Guritno Gugat Sabda Ahessa

Baca juga: Hari Ini Prabowo Dapat Pangkat Jenderal Kehormatan akan Disematkan Presiden Jokowi

Baca juga: KPK Kalah Lagi di Praperadilan Penetapan Tersangka Penyuap Eddy Hiariej Dinilai Tak Sah

Baca juga: Todung Katakan Megawati Dukung Hak Angket, Mahfud MD : Hak Angket bisa Berujung pada Pemakzulan