Pantau Pilkada Jateng, Komnas HAM Nilai Pilwalkot Semarang Jadi Percontohan Indonesia Mini

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang patut menjadi percontohan  di Indonesia.

Alasannya, isu Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan (SARA) dan kabar bohong (Hoax) yang berkembang selama masa kompetisi Pilwalkot Semarang tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

Buktinya,  calon pasangan kepala daerah yang menjadi sasaran isu tersebut tetap unggul di hasil hitung cepat.
"Saya kira itu praktik yang menunjukkan kedewasaan dan harapan baru baru dari Semarang sebagai Indonesia mini," ucap Komisioner Komas HAM Saurlin P Siagian, di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pilwalkot Semarang diikuti oleh oleh dua pasangan calon. Calon nomor urut 1 yakni Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin didukung PDI Perjuangan.

Pasangan nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso disokong koalisi sembilan partai parlemen dan delapan partai non parlemen.

Partai politik parlemen, yakni Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PSI, Golkar, PAN, PPP, dan Nasdem. Selain itu juga didukung delapan partai non parlemen, yaitu Partai Buruh, Perindo, Gelora, Garuda, Hanura, PKN, PBB, dan Prima.

Sosok Agustin menjadi Cawalkot dengan double minoritas yakni perempuan dan non-islam.

Paurlin menyebut, pihaknya menerima laporan adanya bombardir pada isu SARA melalui pesan berantai yang menimpa paslon tersebut. 

Di satu sisi, terdapat organisasi-organisasi agama yang membuat surat edaran dengan menyinggung  isu SARA.

"Namun, ternyata ada sebuah praktik yang menurut saya bisa dicontoh di Indonesia bahwa isu SARA dan hoax  tidak bekerja dengan efektif dikala masyarakat sudah mulai dewasa," paparnya.

Sementara, Saurlin menilai, Pilkada Jateng sangat dinamis.
Dinamis yang dimaksud Saurlin adalah terkait berbagai masalah yang ditemukan timnya yakni berupa pelanggaran netralitas aparat Desa, selisih data pemilih disabilitas, dan banyaknya pekerja migran domestik yang tidak bisa memberikan hak pilihnya. 
"Pilkada Jateng menjadi provinsi prioritas karena merupakan barometer pilkada di Indonesia. kita punya kepentingan supaya pilkada berlangsung dengan baik dan berkualitas di Jawa Tengah," imbuhnya.

Saurlin kemudian merinci soal temuannya. Terkait pemilih disabilitas, dia menemukan adanya perbedaan data antara Pemilu (Pilpres dan Pileg) dengan Pilkada yaitu selisih dari jumlah pemilih di angka sekira 180.000 menjadi 140.000. "Tentu itu angka signifikan jadi kami desak KPU dan Bawaslu untuk kroscek data tersebut," ungkapnya.

Adapun soal netralitas aparat desa, diakuinya nanti yang akan menindaklanjutinya adalah Bawaslu. "Masalah ini adalah pekerjaan rumah untuk pemilu berikutnya supaya kualitas ini tetap semakin baik ke depan," tuturnya.

Kemudian soal pekerja migran domestik yang cukup banyak menjadi pemilih golongan putih (golput) menjadi persoalan tersendiri terutama di wilayah yang tersebar di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

Saurlin mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau menjadi pekerja migran domestik. Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.
Perantau asal Tegal dikenal sebagai perantau ulung yang memiliki usaha jaringan Warung Tegal (Warteg).
Mereka enggan mencoblos saat Pilkada karena takut merugi. Di sisi lain, mereka enggan memindahkan domisili data kependudukannya dengan alasan keterikatan daerah.
"Mereka beralasan ketika mencoblos harus tutup warung dua hari sehingga  tak mau menanggung rugi yang cukup besar," paparnya.