Fraksi PDIP Buka Komunikasi Dengan PSI dan Gerinda Soal Pembentukan Alkap DPRD Solo

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Fraksi PDIP membuka komunikasi dengan Fraksi PSI dan Gerindra untuk membahas pembentukan alat kelengkapan dewan (Alkap) DPRD Kota Solo.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah awal pasca alotnya proses untuk pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solo 2025. Sebelumnya proses pembahasan RAPBD 2025 mengalami kendala lantaran adanya dinamika politik terkait pembentukan alkap.

Pimpinan dewan bersama eksekutif telah berupaya supaya pembahasan RAPBD 2025 dapat dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Mulai dari konsultasi ke provinsi hingga kementerian.

Baca juga: "Jadilah Polisi Merah Putih, Bukan Parcok" Hasto PDIP Sentil Dugaan Pelibatan Polri di Pilkada 2024

Sekretaris Fraksi PDIP, Suharsono menyampaikan, pihaknya telah bersurat ke Fraksi PSI dan Gerindra dalam rangka mengajak kerja sama terkait pembentukan alkap sehingga bisa melanjutkan pembahasan RAPBD 2025.

Fraksi PDIP menjadi fraksi pertama yang menjalin dan membuka komunikasi kepada fraksi lain pasca konsultasi ke kementerian dalam rangka menyelamatkan pembahasan RAPBD 2025.

"Ini komitmen kami, bahwa tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada niatan politik apa-apa. Niat kami mengajak kerja sama," katanya kepada Tribunjateng.com di DPRD Kota Solo pada Rabu (4/12/2024).

Selanjutnya, Fraksi PDIP akan menunggu jawaban dari Fraksi PSI dan Gerindra terkait kerja sama tersebut.

Pihaknya menegaskan bahwa polemik di masyarakat terkait anggapan bahwa PDIP menghambat pembentukan alkap itu tidak benar.

"Pagi tadi sudah membuat surat kepada Fraksi PSI dan Gerindra untuk mengajak kerja sama secepatnya membentuk alkap sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018," jelasnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, PDIP pro aktif untuk memperjuangkan proses pembentukan alkap secapatnya. Pasalnya tanpa adanya pembentukan alkap tentu dewan tidak dapat bekerja secara optimal.

Sebelumnya konsultasi ke provinsi dan kementerian, Fraksi PDIP telah melakukan lobi-lobi dan komunikasi ke fraksi untuk membentuk alkap yang terdiri dari komisi, badan kehormatan, badan musyawarah, bapemperda dan badan anggaran tapi tidak ada kesepakatan.

Dia menerangkan, Fraksi PDIP yang mendapatkan 20 kursi di legislatif mengusulkan supaya pengisian kursi pimpinan alkap dapat berbagi dengan komposisi 3 kursi pimpinan untuk PDIP dan sisanya untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Akan tetapi pihak KIM Plus menghendaki semua kursi pimpinan alkap sehingga tidak ada kesepakatan.

"Perkembangan berikutnya kami diajak berembuk lagi. Kemudian minta ada pembagian secara periodesasi. 2,5 tahun pertama dan 2,5 tahun kedua. Mereka (KIM Plus) minta yang pertama, kita kedua. Kami menganggap tidak pas karena kita kembali ke fakta bahwa kita dapat 20 kursi masak kita kedua. Kita minta yang pertama dan itu mandek sampai saat ini," ungkap Suharsono.

Lebih lanjut, hasil konsultasi ke provinsi disampaikan bahwa dalam kondisi darurat boleh dibentuk alkap secara minimalis yakni banggar dan bamus.