Segini Kisaran Harga Rumah Subsidi di Jateng Tahun 2025, Mendagri Sebut Hemat Hemat Rp 10,50 Juta

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui BP Tapera akan kembali menyalurkan rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada tahun 2025.

BP Tapera mendapatkan mandat untuk menyalurkan dana sebesar Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan tersebut, pihaknya telah menggandeng 39 bank penyalur yang terdiri dari 7 bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Khusus di Jateng, yaitu BPD Jawa Tengah dan BPD Jawa Tengah Syariah.

"Di mana 39 bank penyalur itu juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS)," ujarnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyaluran FLPP dan Tapera Tahun 2025 pada Senin (23/12/2024).

Baca juga: PPN 12 Persen, Wiwid : Tahun Depan Bakal Lebih Sulit Cari Rumah Subsidi

Menurut dia, dengan dilakukannya penandatanganan tersebut, maka perbankan bisa langsung melaksanakan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP pada awal Januari 2025 mendatang.

Berpenghasilan Rendah

Program Rumah Subsidi KPR merupakan program pemerintah yang menyediakan bantuan untuk mendapatkan pembiayaan kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejauh ini, bank penyalur yang ikut dalam program ini di antaranya adalah Bank Tabungan Negara (BTN), BTN Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Heru merinci dari angka itu, untuk penyaluran KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 34.420 unit atau senilai Rp 4,27 triliun, sementara untuk KPR Tapera mencapai 979 unit.

Sementara, di bawah kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jumlah rumah subsidi KPR yang disalurkan sudah mencapai 33.769 unit dengan nilai Rp 4,2 triliun. “Kami mendukung upaya dari Pak Menteri untuk bisa ikut menyukseskan gerakan 3 juta rumah ini,” pungkasnya.

Harga Rp 166 Juta

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah menyediakan 11.000 unit rumah subsidi seharga Rp 166 juta untuk memenuhi kebutuhan rumah.

Kepala Disperakim Jateng Arief Djatmiko menyampaikan Kabupaten Brebes menjadi wilayah dengan angka backlog tertinggi yakni 22.453.

Disusul Kabupaten Tegal 22.106, Kabupetan Klaten 21.634, Kota Semarang 21.184, serta Kota Surakarta 17.016. Sedangkan daerah dengan kebutuhan rumah terkecil ialah Kota Salatiga sebanyak 1.906 rumah.

Disperakim berupaya mengurangi angka backlog berbagai program. Termasuk memfasilitasi penjualan rumah bersubsidi seharga Rp 166 juta per unit (harga 2024).

 "Kendala utama data terus berkembang, karena jumlah orang tiap tahun pasti bertambah, belum ditambah adanya urbanisasi. Tapi kami sudah lakukan intervensi mulai dari progran RTLH bagi yang tak mampu, kemudian KPR bagi masyarakat," ungkap Arief.

Pemerintah telah menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak tahun 2010 atau sudah 15 tahun berjalan hingga saat ini. Selama 15 tahun ini, sebanyak 1,59 juta rumah sudah disalurkan melalui skema FLPP.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

"Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp 151,22 triliun dan total dana kelolaan Rp 116,27 triliun," kata Heru.

Heru juga mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP dan KPR Tapera selama 20 Oktober 2024 sampai 20 Desember 2024 sebanyak 35.399 unit senilai Rp 4,45 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15 persen sebesar 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun. Nilai ini termasuk penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit dari target semula sebesar 166.000 unit.

Sementara itu, untuk pembiayaan KPR Tapera, pada tahun ini, BP Tapera telah berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5.940 unit rumah senilai Rp 990,218 miliar.

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100 % tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04 % . Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.
Irit Rp 10,5 Juta

Harga jual rumah subsidi biasanya sudah diatur oleh pemerintah setiap tahunnya. Seperti sebelumnya pada 2023, harga rumah subsidi sudah ditentukan hingga tahun 2024. Bagaimana harga rumah subsidi tahun 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) tidak menjawab langsung perihal tersebut. Ia hanya mengatakan, untuk membuat kebijakan tersebut perlu koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Menteri di Indonesia ini kan punya masing-masing kewenangan, makanya kita perlu koordinasi. Nah koordinasi ini sama Menteri Keuangan. (Masih harus koordinasi dengan menteri keuangan?) harus dong. Kalau nggak koordinasi nanti ngomongnya ngasal. Tanya dulu ke Menteri Keuangan bagaimana," kata Ara saat meninggalkan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pembelian rumah subsidi bisa hemat Rp 10, 5 juta per rumah dengan adanya kebijakan tersebut.

"Rapat dengan dirjen teknis, dari adanya kebijakan ini, maka potensi BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 Rp 6.250.000. Kemudian untuk PBG dibebaskan Rp 4.320.0000. Jadi untuk rumah 36, tipe 36, itu sebetulnya bisa dihemat, lebih kurang Rp 10.570.000. Nah, ini yang diuntungkan masyarakat," ucapnya.

Hingga saat ini masih belum ada aturan baru mengenai batas maksimal penjualan rumah subsidi. Karena belum ada aturan terbaru, pengembang pun berpendapat bahwa harga rumah subsidi tahun depan masih sama seperti tahun ini.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto sempat mengatakan harga rumah subsidi tahun 2025 belum ada perubahan. Artinya, harganya masih sama seperti tahun 2024. (kompas/tribun/dtc/kontan)