Integritas Tinggi, Kabupaten Batang Unggul Secara Nasional di SPI 2024

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pencapaian luar biasa kembali diraih Kabupaten Batang.

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kabupaten Batang sebagai yang terbaik di tingkat nasional. 

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keberhasilan kepemimpinan Penjabat Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, dalam menerapkan pemerintahan yang berintegritas.

"Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Batang dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Lani Dwi Rejeki dalam keterangan rilis seusai launching SPI 2024 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Baca juga: Pasokan Air Terganggu Akibat Longsor, PUDAM Batang Maksimalkan Sumur Cadangan

Baca juga: Diskominfo Batang Perkuat Jaringan Komunikasi HT dalam Penanganan Bencana

Penilaian SPI 2024 dilakukan dengan meninjau berbagai aspek tata kelola pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, hingga pelayanan publik. 

Kabupaten Batang berhasil unggul atas seluruh kabupaten lainnya di Indonesia berkat penerapan tata kelola yang konsisten dan komprehensif.

"Prestasi ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempertahankan standar integritas yang tinggi dalam menjalankan pemerintahan," tambah Lani.

Ia juga berharap prestasi ini bisa di pertahankan dan terus ditingkangkan, tidak hanya dalam penilaian tapi dibuktikan dan implementasi secara realita di Pemkab Barang. 

"Integritas benar-benar di pertahanan terus dan tingkatan terus menerus," ujarnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan memaparkan hasil survei integritas secara nasional.

"Ada peningkatan skor SPI."

"Jadi, kalau sebelumnya kita ada di bawah 70 nasional, sekarang lewat 70," terangnya.

Pahala menjelaskan bahwa secara nasional, skor SPI masih berada di kategori kuning atau waspada.

Menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

"Jadi kira-kira secara nasional, baru ada di tingkat yang kuning bawah," ujarnya.

KPK melibatkan 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI.

Selain itu, KPK bekerja sama dengan 641 instansi yang terdiri atas 94 kementerian/lembaga, 545 pemerintah daerah, dan 2 BUMN.

Total responden yang disurvei berjumlah 601.453 orang.

Proses survei dimulai dari kementerian/lembaga/perangkat daerah mengirimkan data populasi.

Kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman link kuesioner melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner.

Dari data yang dipaparkan, kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan anggaran dan jumlah pegawai: besar, sedang, dan kecil.

Kategorinya pun dibagi menjadi tiga, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga).

Meski ada peningkatan skor SPI, KPK menegaskan pentingnya peningkatan terus-menerus dalam integritas nasional.

Pahala menekankan bahwa kerja sama antara berbagai instansi dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya integritas yang kuat di seluruh Indonesia.

Dengan adanya survei ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk memperbaiki dan meningkatkan integritas di semua sektor.

Baca juga: Serah Terima Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana Disambut dengan Tradisi Pedang Pora

Baca juga: UIN Walisongo Semarang Meriahkan SCF 2025 di SMAN 2 Batang

Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Batang, Rusmanto menjelaskan bahwa SPI ini menggunakan metode penilaian dari tiga kategori utama, yakni internal, eksternal, dan ahli (expert).

"Internal diambil dari pegawai Pemkab Batang."

"Eksternal melibatkan masyarakat pengguna layanan seperti mereka yang mengurus KTP, KIR, atau membayar pajak dan jurnalis."

"Penilaian dilakukan untuk memastikan tidak ada pungli atau pelayanan yang berbelit-belit."

"Sedangkan kategori ahli melibatkan pihak-pihak, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres, Ombudsman, BPK, BPKP, pensiunan, wartawan dan LSM atau NGO, advokat, hingga mitra CSR yang bekerja sama dengan Kabupaten Batang," papar Rusmanto.

Ia menambahkan bahwa survei ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, proses mutasi, pengangkatan pegawai. 

Termasuk keteladanan pimpinan, penanganan korupsi, benturan kepentingan, transparansi informasi, akses layanan, nepotisme dan gratifikas hingga transaksi lainnya.

Rusmanto juga menyebut bahwa SPI pertama kali diadakan pada 2017.

Meski begitu, Kabupaten Batang baru mencatat prestasi signifikan di tingkat nasional pada 2024.

"Sebelumnya, kami hanya berada di posisi ketiga terbaik di Jawa Tengah dengan skor 80,88, tetapi belum masuk peringkat nasional.

Alhamdulillah, tahun ini kami berhasil menjadi yang terbaik secara nasional dengan skor 80,5 dengan kategori tipe kabupaten besar yang memiliki anggaran mencapai Rp1.598 miliar, jumlah pegawai 6.001 orang."

"Ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan," ungkapnya.

Dengan pencapaian ini, Pemkab Batang semakin optimis untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Berikut perolehan SPI di Jawa Tengah yakni untuk Kategori Provinsi Tipe Besar: Provinsi Jateng 79,5 (hijau), Kategori Kota Tipe Sedang: Kota Tegal 80,6 (hijau), Kategori Kota Tipe Kecil: Kota Pekalongan 82,3 (hijau) dan Kategori Kabupaten Tipe Besar Kabupaten Batang 80,5 (hijau). (*)

Baca juga: Pemkot Tegal Bantu Warga Terdampak Angin Kencang di Kelurahan Tegalsari

Baca juga: Kecelakaan Bus 23 Penumpang Terperosok Masuk Sungai di Wonosobo, Mundur Tak Terkendali di Tanjakan

Baca juga: Transaksi Parkir Elektronik di Kota Semarang Jadi Sorotan, Dianggap Belum Optimal, Ini Penyebabnya

Baca juga: Potret Saat Bupati Grobogan Sri Sumarni Terjang Banjir di Papanrejo: Ada 8 Kecamatan Terdampak