Ratusan Warga Jepara Bikin Aksi Tandingan Untuk Menolak UMSK 2025

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Ratusan warga Kabupaten Jepara yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli Jepara, menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Jepara, Kamis (23/1/2025). 

Mereka melakukan aksi demo sebagai tandingan atau respon terkait penerapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2025.

Para aksi demo tersebut di komandoi oleh mantan ketua Koalisi Kawali Jepara, Tri Hutomo.

Pantauan Tribunjateng di lokasi, nampak para aksi membuat petisi yang berisikan tuntutan agar Pemkab Jepara dan Pemrov Jateng agar menunda, merevisi dan/atau membatalkan Keputusan SK Gubernur Jateng tentang pemberlakuan UMSK Jepara tahun 2025 dan rekomendasi Pj Bupati Jepara.

Dasar tuntutan itu adalah adanya penolakan dari perusahaan-perusahaan padat karya, pertimbangan manfaat secara luas bagi masyarakat, risiko berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), relokasi pabrik dan keluarnya investasi dari Jepara.

Dalam petisi itu juga disebutkan adanya penolakan dari pelaku usaha di sekitar pabrik. 

Seperti pedagang warung makan, tukang parkir, pengusaha katering, laundry, pengusaha kos-kosan, konter HP maupun pedagang kecil lainnya.

Para aksi demo meminta agar serikat buruh atau serikat pekerja bisa berpikir jernih, bahwa kenaikan upah minimum terlalu tinggi dinilai akan memberatkan biaya operasional perusahaan. 

Risikonya pabrik berhenti beroperasi.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. 

Terutama dengan mempertimbangkan dampak dan risiko jangka panjang.

Satu di antara pedagang kaki lima yang berada di kawasan PT HWI Jepara, Marsono menolak penerapan UMSK.

Menurutnya, hal itu akan berdampak pada keberlangsungan usahanya.

Dia pun takut bila PHK massal benar-benar terjadi. 

Dia khawatir bila anaknya yang kini bekerja di pabrik garmen itu ikut kena gelombang PHK massal.